Penghargaan nasional ini menegaskan keberhasilan PN Pacitan dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung.

Negara berdaulat selalu memiliki pilihan untuk menentukan strategi kedaulatan substantifnya sendiri.

PN Karawang berhasil memperoleh skor 44,23, menempatkannya sebagai salah satu pengadilan dengan kinerja terbaik dalam pelaksanaan mediasi di lingkungan peradilan umum.

Prestasi tersebut diumumkan secara langsung oleh Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H.,

IKAHI memiki peranan yang sangat sentral dalam mendukung pencapaian visi Mahkamah Agung dan dalam mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam sambutannya berharap agar Pengurus Pusat IKAHI yang baru mampu menjadi garda terdepan yang dapat dijadikan contoh dan keteladanan bagi hakim di seluruh Indonesia.

MA mulai mematangkan langkah strategis untuk memperkuat layanan peradilan dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengadaan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama.

Ketua Mahkamah Agung menyatakan lembaganya akan mempelajari dan mempertimbangkan lebih lanjut rekomendasi dari Komisi Yudisial.

Sunarto mengatakan teknologi merupakan jembatan antara ekspektasi publik dengan kemampuan kinerja atau produktifitas manusia.

Tidak hanya internal, penghargaan juga diberikan kepada institusi eksternal seperti kejaksaan, kepolisian, pemerintah daerah.