MariNews - Berita

Karena kecerdasannya, awak media menjuluki Suharto sebagai “Perpustakaan Berjalan”.

Pejabat tata usaha negara yang keputusannya dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh pengadilan, harus bersedia menjalankan putusan PTUN tersebut.

Pertemuan ini membahas pentingnya transparansi, independensi, serta kesetaraan perlakuan dalam tata kelola mediasi di lingkungan pengadilan.

Dalam sumpahnya, Suharto berjanji akan menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Rangkaian kegiatan ini bukan sekadar perayaan, tetapi juga menjadi momentum refleksi dan transformasi.

Kesepakatan ini tidak akan menghentikan perkaranya, namun akan menjadi salah satu pertimbangan meringankan dalam putusan nanti.

Pagelaran wayang kulit ini, diikuti oleh seluruh satuan kerja peradilan di Indonesia. Pagelaran seperti ini, telah dilaksanakan selama lima tahun terakhir saat HUT Mahkamah Agung.

Alasan utama pemilihan perkara Nomor: 15/G/2025/PTUN.PTK diterapkan sidang keliling karena, para pihak bertempat tinggal di Kabupaten Sambas.

Laporan tersebut merupakan hasil rekapitulasi Laporan Penerimaan dan Penolakan Gratifikasi yang tercatat sampai dengan 16 Agustus 2025 di Mahkamah Agung.

Pendekatan RJ diharapkan dapat terus dioptimalkan ke depannya, sehingga memberi ruang pemulihan bagi korban sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan bagi semua pihak yang terlibat.