MariNews - Berita

Keberhasilan ini menegaskan komitmen PN Sambas dalam mengedepankan penyelesaian perkara perdata secara musyawarah, efektif, dan berkeadilan sesuai amanat Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung menegaskan bahwa Pameran Kampung Hukum memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung RI dan aparat penegak hukum di Indonesia.

Bahkan teladan melaporkan penerimaan/penolakan gratifikasi dicontohkan oleh Hakim Agung RI dan pejabat tinggi Mahkamah Agung lainnya, seperti Hakim Agung RI Ainal Mardhiah, S.H., M.H., Sekretaris MA RI, Sugiyanto, S.H., M.H., Panmud Pidana MA RI, Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H., Dirbinganis Badilum MA RI, Hasanudin, S.H., M.H.

Kegiatan ini menegaskan bahwa pengabdian di lingkungan peradilan tidak hanya bertumpu pada profesionalitas hukum, tetapi juga pada dukungan keluarga sebagai fondasi integritas dan keseimbangan batin aparatur.

Mahkamah Agung membuka pintu selebar-lebarnya bagi aparat penegak hukum untuk menindak siapa saja aparatur peradilan yang mencederai sumpah jabatannya. Hal ini terkonfirmasi dari pernyataan resmi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengapresiasi kecepatan dan kemudahan koordinasi dengan Pimpinan MA dalam proses penegakan hukum tersebut.

Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian sosial keluarga besar PT Banda Aceh sekaligus dukungan moril bagi masyarakat agar tetap tabah dan semangat pasca bencana.

Acara peletakan batu pertama atau groundbreaking sebagai awal dimulainya pembangunan kantor Pengadilan Agama Bitung yang baru dilaksanakan pada Jum’at (6/2). Acara dihadiri langsung oleh Ketua PTA Manado, Drs. M. Arsyad, S.H., M.H. Walikota Bitung, Hengky Honandar, S.E., Ketua PA Bitung, Harisan Upuloat, S.H.I, M.H. Wakil Walikota Bitung, Randito Maringka, S.Sos, para Ketua Pengadilan Agama Sewilayah PTA Manado

Konferensi pers yang digelar pada Jumat tengah malam (6/2/2026) mengungkap operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait dugaan suap dalam pengurusan eksekusi sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi di wilayah Tapos, Depok.

Peristiwa ini menegaskan bahwa satu pelanggaran etik dapat mencederai capaian reformasi kelembagaan, sekaligus memperkuat sikap tegas Mahkamah Agung bahwa tidak ada kompromi terhadap praktik transaksional dalam peradilan.

Mahkamah Agung, melalui ketegasan sikap pimpinan dan konsistensi kebijakan, telah menunjukkan arah yang jelas dalam menjaga marwah peradilan.