MariNews - Berita
PA Kota Cimahi Mantapkan Langkah Menuju WBK/WBBM melalui Sosialisasi Zona Integritas
Upaya ini menjadi wujud komitmen kolektif untuk menghadirkan lembaga peradilan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat secara optimal.
RUU Jabatan Hakim Atur Kedudukan dan Perlindungan Hakim
Regulasi ini dirancang untuk memperkuat kepastian hukum, independensi peradilan, serta perlindungan hakim dalam menjalankan fungsi yudisial.
Sinergi Dunia Peradilan dan Akademik: PN Bireuen Tandatangani MoA dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI)
Pengadilan Negeri Bireuen menjalin kerja sama strategis dengan Fakultas Hukum UNIKI untuk memperkuat sinergi peradilan dan pendidikan hukum.
Terapkan Tindakan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan jatuhkan Pidana dan Tindakan Konseling pada Pelaku tindak pidana Psikotropika
Putusan ini mencerminkan penerapan KUHP Nasional yang memberi ruang bagi hakim untuk menjatuhkan tindakan rehabilitatif guna mendukung tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan.
Rapat Kerja Perdana PP IKAHI Bahas Program Kerja Masa Bakti 2025–2028
Rapat ini menjadi langkah awal konsolidasi kepengurusan baru guna memastikan kesinambungan program dan penguatan peran IKAHI sebagai wadah profesi hakim.
PN Wangi-Wangi Terapkan Keadilan Restoratif dan KUHP Nasional terhadap Pelaku Pencurian
Putusan ini menandai implementasi nyata pembaruan hukum pidana yang menyeimbangkan kepastian hukum dengan pemulihan hubungan sosial.
PN Lhokseumawe Perdana Terapkan Pengakuan Bersalah Dalam Perkara Penadahan
Langkah ini menandai implementasi nyata pembaruan hukum acara pidana yang mendorong proses peradilan lebih sederhana, cepat, dan berkeadilan.
Pengadilan Tinggi Ambon Sosialisasikan KUHP 2023 dan KUHAP 2026 kepada Jajaran Peradilan Ambon
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Aroziduhu Waruwu, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon.
Hadapi KUHAP dan KUHP Baru, PT Kaltim Gelar Koordinasi APH Se Kaltim
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menggelar koordinasi aparat penegak hukum menghadapi penerapan KUHP dan KUHAP baru. Penyamaan persepsi menjadi kunci menjaga kepastian hukum dan keadilan di masa transisi.
Hakim Agung Nani Indrawati Narasumber Dialog Perlindungan Pembela Lingkungan
Ketua BPHPI (Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia) MA RI, juga menyampaikan penerapan Anti-SLAPP juga telah diberlakukan di berbagai negara.