Keadilan bukan sekadar istilah yang dikejar dalam ruang sidang. Ia adalah ruh yang menghidupkan hukum, jiwa yang membentuk peradaban. Di tengah dunia yang kian terpolarisasi oleh kepentingan, keadilan hadir sebagai harapan universal yang menuntut penjelmaan dalam kenyataan. Namun, keadilan tidak pernah sederhana. Ia tak selalu selaras dengan legalitas, dan kadang bahkan harus melampaui bunyi pasal demi menyentuh nurani manusia.
Dalam perspektif filsafat hukum kontemporer, keadilan bukan sekadar produk aturan yang kaku, melainkan proses dinamis yang terus berkembang seiring kesadaran sosial dan spiritual manusia. Hukum dipahami bukan hanya sebagai sistem, tetapi sebagai cermin moral dan akal sehat masyarakat. Dengan pendekatan ini, keadilan menjadi sesuatu yang hidup, tidak dibatasi oleh kerangka baku, namun selalu diarahkan pada kemaslahatan.
Keadilan sejati menuntut kesetiaan pada kebenaran yang lebih tinggi daripada teks. Ia berpihak pada nilai, bukan sekadar norma. Dalam kenyataan, betapa sering hukum formal gagal menjawab jeritan hati rakyat kecil. Seorang ibu yang kehilangan hak asuh karena keterbatasan ekonomi, meski penuh kasih dan tanggung jawab, menjadi gambaran nyata bahwa keadilan kadang harus diperjuangkan melampaui hukum tertulis.
Filsafat hukum modern tidak tinggal diam terhadap paradoks ini. Ia menggugat formalisme hukum yang dingin dan teknokratis, lalu menawarkan pendekatan hermeneutis, kritis, dan humanistik. Hukum tidak bisa hanya dibaca, ia harus ditafsirkan. Dan dalam tafsir itulah, suara keadilan sejati harus ditemukan, bukan dalam kehendak penguasa, tapi dalam suara batin umat manusia.
Keadilan tidak boleh tunduk pada administrasi, karena ia berasal dari dimensi moral yang lebih tinggi. Ia memerlukan keberanian moral untuk melawan legalitas yang kering dan membela nilai-nilai luhur yang menghidupi masyarakat. Dalam konteks ini, hakim bukan sekadar corong undang-undang, tetapi penafsir makna dan penjaga nilai kemanusiaan.
Hukum yang berpihak pada keadilan sejati tidak menindas atas nama prosedur. Ia hadir dengan wajah welas asih, namun tetap tegas terhadap kezaliman. Keadilan tidak harus selalu formal, ia bisa bersifat restoratif, menyembuhkan luka, dan membangun kembali relasi yang rusak. Filsafat hukum kontemporer menekankan hal ini sebagai bentuk evolusi pemikiran yang lebih mendalam.
Dalam kenyataan sosial hari ini, keadilan tidak dapat dipisahkan dari konteks. Ia harus peka terhadap sejarah, kebudayaan, bahkan luka-luka kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keadilan bagi masyarakat adat misalnya, harus dipahami melalui kearifan lokal, bukan sekadar melalui aturan nasional yang bersifat umum.
Keadilan juga menuntut keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Ia bukan soal menang dan kalah, tetapi tentang harmoni yang dibangun atas dasar pengakuan martabat manusia. Filsafat hukum menempatkan manusia sebagai subjek utama hukum, bukan sebagai objek pengaturan semata.
Tidak semua yang legal itu adil, dan tidak semua yang adil itu legal. Maka, filsafat hukum mengajak untuk merenungkan kembali fondasi etis dari hukum. Ia membuka ruang bagi akal dan hati untuk bersama-sama menimbang, apakah satu putusan benar-benar mencerminkan kebenaran dan kemaslahatan, atau justru hanya mengukuhkan ketimpangan.
Di tengah kemajuan teknologi dan kompleksitas global, keadilan menghadapi tantangan baru. Ketika hukum dijalankan oleh sistem yang tak mengenal rasa, pertanyaannya sederhana namun mendalam adalah, masihkah keadilan memiliki tempat? Filsafat hukum kontemporer menjawab dengan tegas, bahwa keadilan akan selalu relevan, selama manusia masih menginginkan kehidupan yang bermartabat.
Keadilan bukan hadiah, ia adalah perjuangan. Ia tidak datang begitu saja dari aturan, tetapi lahir dari kesungguhan untuk berpihak pada yang benar, meski jalan itu terjal. Dalam pandangan yang religius, keadilan adalah bagian dari amanah ilahi, sebuah nilai yang harus ditegakkan karena Tuhan mencintai keadilan dan membenci kezaliman.
Ilustrasi keadilan dapat terlihat dalam sengketa waris yang rumit. Ketika seorang istri dikesampingkan hak warisnya karena berpindah agama, namun hakim berani menggali keadilan substantif dan memutuskan bahwa istri tetap mendapat bagian dengan jalur wasiat wajibah. Di situlah filsafat hukum hidup dan menyala. Bukan hanya menghitung bagian, tetapi juga mempertimbangkan martabat dan kemanusiaan.
Keadilan yang sejati harus dirasakan, bukan sekadar ditetapkan. Ia adalah rasa tenang dalam hati, bahwa hukum benar-benar telah melayani kebenaran. Filsafat hukum tidak menutup mata dari realitas, namun membuka mata batin untuk melihat yang tak terlihat oleh hukum yang tertulis.
Nilai-nilai spiritual memberikan fondasi kokoh bagi keadilan. Ia tidak semata-mata rasional, tetapi juga transenden. Keadilan yang luhurlah yang membuat manusia merasa dimuliakan, yang menghadirkan kesejukan, bukan sekadar kemenangan prosedural.
Dengan demikian, keadilan tidak terletak di atas lembaran hukum, tetapi di dalam hati yang jujur, pikiran yang jernih, dan niat yang tulus. Ia menjadi puncak dari perjuangan hukum yang bukan hanya sah secara formal, tetapi juga benar secara moral. Inilah hakikat keadilan menurut filsafat hukum kontemporer. Yaitu keadilan yang hidup, tumbuh, dan menjadi cahaya bagi setiap upaya menegakkan kebenaran dan martabat manusia.
