Di suatu sudut tersembunyi dalam tengkorak, sebesar kacang almond, bersemayam sebuah struktur yang menentukan apakah tubuh kita akan bangun atau tidur, lapar atau kenyang, tenang atau gelisah.
Hipotalamus, meski hanya 4 gram beratnya, adalah maestro tak kasat mata yang mengatur simfoni kehidupan manusia. Tanpanya, tubuh akan kehilangan ritme, tersesat dalam kekacauan fisiologis yang bahkan dapat berujung pada kematian.
Dalam kehidupan bernegara, ada lembaga yang secara metafora menjalankan fungsi serupa: peradilan. Seperti hipotalamus yang jarang disadari dampaknya namun vital bagi kelangsungan hidup, peradilan bekerja dalam kesunyian.
Putusan berdampak positif jarang menempati headline utama media, walaupun sebenarnya setiap putusannya mengirimkan gelombang yang menentukan arah dan ritme sebuah bangsa.
Ketika hipotalamus rusak, tubuh kehilangan homeostasis. Ketika peradilan lemah, negara kehilangan stabilitas jangka panjangnya.
Fungsi Homeostasis sebagai Kunci
Hipotalamus menjalankan fungsi homeostasis, yakni kemampuan tubuh mempertahankan keseimbangan internal meskipun menghadapi perubahan eksternal.
Organ ini mengintegrasikan sinyal dari berbagai bagian tubuh, memproses informasi kompleks, lalu mengirimkan respons hormonal yang tepat untuk menjaga stabilitas.
Ia mengatur suhu tubuh melalui mekanisme berkeringat atau menggigil, mengontrol keseimbangan cairan melalui rasa haus dan produksi urin, serta mempertahankan keseimbangan energi melalui regulasi nafsu makan (Medical News Today, 2023).
Peradilan menjalankan homeostasis politik dengan cara yang sangat mirip. Lembaga ini menerima "sinyal" berupa sengketa hukum, konflik norma, dan tegangan antar-institusi.
Seperti hipotalamus yang memproses informasi dari sistem saraf dan endokrin, peradilan memproses fakta hukum, precedent, dan norma konstitusional.
Responnya berupa putusan yang berfungsi sebagai "hormon politik": mengatur keseimbangan masyarakat, mencegah satu institusi mendominasi yang lain, serta memastikan sistem politik tidak mengalami "demam" (otoritarianisme) atau "hipotermia" (anarki).
Kritik Metafora Lama: Melampaui "Mulut Undang-Undang" Montesquieu
Dalam konsep klasik Montesquieu tentang trias politica, hakim digambarkan sebagai bouche de la loi (mulut hukum), entitas pasif yang hanya mengucapkan apa yang tertulis dalam undang-undang.
Konsep ini mencerminkan ketakutan Montesquieu terhadap tirani yudisial, di mana hakim dapat menjadi despot berjubah hitam.
Namun metafora "mulut" ini menciptakan ilusi menyesatkan, seolah-olah hakim hanya perlu membaca teks dan mengulanginya tanpa interpretasi, kontekstualisasi, atau pertimbangan dampak jangka panjang.
Realitas menunjukkan sebaliknya. Dalam kasus Brown v. Board of Education (1954), Mahkamah Agung AS tidak sekadar "mengucapkan" teks konstitusi tentang equal protection, tetapi menginterpretasinya dalam konteks sosial untuk mendobrak segregasi rasial.
Di Indonesia, putusan MK tentang pengujian UU ITE tidak hanya membacakan pasal-pasal kebebasan berekspresi, tetapi juga menyeimbangkannya dengan perlindungan dari hate speech dalam konteks kemajemukan bangsa.
Metafora hipotalamus menawarkan revisi fundamental: peradilan bukan sekadar "mulut" yang pasif, melainkan "pusat regulasi" yang aktif. Ia mendengar, memproses, dan merespons. Ia tidak hanya membaca hukum, tetapi juga menginterpretasikannya demi menjaga homeostasis politik.
Peradilan sebagai "Penjaga Ritme"
Konsep peradilan sebagai "penjaga ritme" menghasilkan tiga implikasi fundamental:
Pertama, dampak putusannya tidak instan tetapi berantai. Seperti hormon hipotalamus yang baru terasa efeknya setelah waktu tertentu, putusan peradilan kerap berbuah setelah bertahun-tahun.
Kedua, peradilan menahan ekstremitas politik. Ia berfungsi sebagai "thermostat politik" yang menjaga agar sistem tidak terjebak dalam hipertermia (konflik berlebihan) atau hipotermia (stagnasi).
Ketiga, peradilan memastikan negara tidak "demam" atau "beku". Ia menggunakan instrumen putusan untuk menyeimbangkan suhu politik, menjaga agar demokrasi tetap berjalan dalam zona optimal.
Dalam konteks Indonesia, hal ini terlihat dari putusan kasasi dalam konflik pertanahan, yurisprudensi MA dalam perkara korupsi, hingga putusan MK terkait Presidential Threshold dan kewenangan KPK. Semua itu bukan sekadar menegakkan hukum, melainkan menjaga ritme politik dan demokrasi.
Refleksi Penutup: Sunyi Peradilan sebagai Denyut Jangka Panjang Keadilan
Seperti tubuh yang tidak dapat bertahan tanpa hipotalamus, negara tidak dapat mencapai kedewasaan demokratis tanpa peradilan yang sehat.
Hipotalamus tidak berteriak ketika menjaga suhu tubuh tetap 37°C. Peradilan tidak bergemuruh ketika menjaga suhu politik tetap stabil. Keduanya bekerja dengan ritme panjang, sabar, dan konsisten.
Dalam kesunyian inilah sesungguhnya terletak kekuatan sejati keadilan: bukan dalam dramanya, melainkan dalam konsistensinya. Sunyi peradilan adalah denyut jangka panjang keadilan — tidak terdengar oleh telinga yang terburu-buru, tetapi dirasakan oleh jantung bangsa yang berdetak dengan ritme demokrasi yang sehat.
Daftar Bacaan
Medical News Today. (2023). Hypothalamus: Function, hormones, and disorders.
Cleveland Clinic. (2025). Hypothalamus: What It Is, Functions, Conditions & Disorders.
