MariNews - Artikel
Analisis Pasal 54 Ayat (1): Menelisik Sifat Imperatif Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Nasional
KUHP Nasional secara eksplisit memperkenalkan pedoman pemidanaan sebagai salah satu elemen penting dalam menentukan sanksi.
Mahkamah Agung RI ; Otoritas Konstitusional dan Kontribusi Perkembangan Hukum Nasional
Kedudukan MA sebagai lembaga negara memiliki makna strategis, karena berperan sebagai the highest judicial body atau pengadilan tertinggi
Perspektif Hikmah Ibnu Atha’illah dalam Merefleksikan Hasil Rapat Tim Promosi dan Mutasi Pegawai
kebijakan promosi dan mutasi digunakan sebagai pedoman untuk memperoleh kesamaan pikir, sikap dan tindakan bagi tim promosi dan mutasi.
Mengapa Vrijwaring tidak dikenal di Peradilan Tata Usaha Negara?
Ketiadaan vrijwaring dalam jenis intervensi di Peradilan Tata Usaha Negara juga disebutkan oleh Indroharto yang hanya menyebut jenis tussenkomst dan voeging.
Putusan MK Akhiri Dualisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah
Kewenangan Peradilan Agama dalam menangani Perbankan Syariah diperkuat dengan Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008.
Kekosongan Hukum Perlindungan Data Pribadi Anak di Media Sosial dan Urgensi Perma sebagai Instrumen Yudisial
Mahkamah Agung perlu merumuskan Perma baru atau memperluas interpretasi Perma yang ada dengan mengatur kewajiban hakim menjaga kerahasiaan data pribadi anak.
Korupsi dan Mentalitas Neokolonial
Sisi destruktif perilaku koruptif bukan terletak pada nilai nominalnya, tetapi pada dampak regresifnya terhadap pembangunan dan kesempatan untuk maju bagi yang lain.
Menafsirkan Kesederhanaan dalam Gugatan Sederhana
Selain itu, ditegaskan pula bahwa gugatan sederhana tidak dapat diajukan terhadap sengketa kepemilikan tanah.
Feminin dalam Keadilan: Membaca Hukum Lewat Sentuhan Perempuan
Ketika berbicara tentang peran perempuan di Mahkamah Agung, tak mungkin melewatkan nama Sri Widoyati, Hakim Agung perempuan pertama Indonesia.
Memahami Batasan Mediasi Perdata: Gagal, Tidak Berhasil, dan Tidak Dapat Dilaksanakan Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016
Mediasi adalah langkah wajib dalam proses perkara perdata di pengadilan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (PERMA 1/2016).