MariNews - Artikel

Ta’addud al-jara’im dalam hukum jinayat menghadirkan tantangan konseptual sekaligus praktis dalam merumuskan pemidanaan yang adil, proporsional, dan konsisten.

Di tengah kekosongan kerangka hukum nasional, tulisan ini menelusuri arah pertanggungjawaban hukum AI di Indonesia dengan menekankan akuntabilitas, pengawasan manusia, dan pembelajaran dari praktik global berbasis risiko.

upaya perdamaian yang difasilitasi hakim berhasil mempertemukan kepentingan para pihak sehingga tercapai kesepakatan bersama

Tulisan ini menakar batas peran warga dalam menjaga keamanan agar tetap efektif, proporsional, dan tidak berujung pada konsekuensi hukum bagi mereka yang beritikad baik.

Pembaruan ini dipandang sebagai langkah progresif yang menegaskan perlindungan otonomi tubuh, persetujuan (consent), serta keadilan yang lebih inklusif dan berperspektif korban.

posisi IPK Indonesia berada di bawah Timor Leste menjadi ironi, sekaligus alarm keras bagi agenda reformasi hukum nasional

Pemberantasan gratifikasi di peradilan Indonesia telah lama menjadi fokus perhatian baik melalui penguatan regulasi, pengawasan internal, dan peningkatan sanksi.

Melalui presisi kuantitatif, keadilan tidak lagi berhenti pada pembagian matematis, tetapi mencerminkan kontribusi nyata para pihak secara proporsional dan objektif.

Prinsip-prinsip seperti kesetaraan di muka hukum, pembuktian proporsional, dan upaya perdamaian menunjukkan relevansi yang tetap hidup dalam praktik peradilan modern, termasuk di Indonesia.

Harapan masyarakat bertumpu pada Pengadilan untuk memberikan putusan yang mampu menyeimbangkan antara prinsip hukum pidana dan HAM