MariNews - Artikel
UU Perkawinan dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023: Kepastian Hukum atau Pembatasan atas Pernikahan Beda Agama?
Tulisan ini mengulas ketegangan konstitusional antara upaya negara menghadirkan kepastian hukum dan tudingan pembatasan hak warga negara atas perkawinan dalam sistem hukum Indonesia yang religio-sentris.
Hakim sebagai "Ratio Summa" di Era Hukum Pidana Baru
Dalam era hukum pidana baru ini, hakim tidak lagi sekadar corong undang-undang, melainkan tampil sebagai Ratio Summa yakni akal budi tertinggi yang menghidupkan hukum demi keadilan yang berperikemanusiaan.
Menakar Independensi : Komparasi Etika Yudisial Qadhi dan Hakim Moderen
Tulisan ini bermaksud mengeksplorasi lebih dalam bagaimana komparasi etika yudisial antara figur Qadhi dan hakim modern mampu membentuk sinergi baru. Melalui sinkronisasi nilai-nilai klasik dan regulasi kontemporer, penguatan independensi kekuasaan kehakiman di era sekarang diharapkan dapat menemukan fondasi yang lebih kokoh.
Konsistensi Mempertahankan Nilai Ketuhanan Pada Kasus Perkawinan Beda Agama
Artikel ini menegaskan bahwa larangan perkawinan beda agama merupakan bentuk perlindungan terhadap nilai religius sebagai fondasi identitas hukum nasional.
Hermeneutika Keadilan: Bukan Sekedar Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara
Dengan mensinergikan teks undang-undang, konteks sosial, dan nilai kemanusiaan, hakim diposisikan sebagai penjaga makna keadilan yang hidup, bukan sekadar pelaksana prosedur formal.
Pertanggungjawaban Pidana oleh Pelaku Disabilitas Mental dan Intelektual dalam KUHP Nasional
Tulisan ini mengkaji pergeseran paradigma tersebut, sekaligus menyoroti peran krusial Visum Et Repertum Psychiatrum dan keterangan ahli dalam memastikan keadilan substantif pada proses peradilan pidana.
Penggelapan dan Mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional
Tulisan ini mengulas secara kritis posisi tindak pidana penggelapan dalam kerangka tersebut, sekaligus menegaskan batasan yuridis agar keadilan restoratif tidak disalahartikan sebagai pelemahan penegakan hukum.
Child Grooming dan Tafsir Suka sama Suka Perkara Kekerasan Seksual Anak
Melalui telaah regulasi dan putusan Mahkamah Agung, tulisan ini menegaskan bahwa dalil “suka sama suka” tidak pernah menghapus unsur pidana dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak.
Ancaman Hukum Penelantaran Anak dalam Perspektif Pidana dan Perdata
Peristiwa ini menjadi pintu masuk untuk memahami bahwa penelantaran anak bukan sekadar persoalan moral, melainkan pelanggaran hukum yang dapat berujung pada sanksi pidana dan tuntutan perdata.
Batas Maksimal Gratifikasi, Tenggang Waktu Pelaporan dan Relevansi bagi Aparat Peradilan
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 perlu dibaca secara cermat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat maupun di lingkungan aparatur negara.