MariNews - Artikel

SEMA Nomor 4 Tahun 2016, Mahkamah Agung menyempurnakan pengertian pembeli beritikad baik berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pengakuan konstitusional ini mencerminkan pemahaman bahwa mutu lingkungan berkorelasi langsung dengan mutu kehidupan manusia.

Pendekatan ini memperkuat peran hakim untuk menggali tujuan dan praktik riil transaksi, demi menjamin kepastian hukum, keadilan kontraktual, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Tulisan ini mengkaji bagaimana kewenangan ex officio hakim diposisikan sebagai instrumen perlindungan kepentingan terbaik anak, sekaligus menjaga keseimbangan antara larangan ultra petita dan tanggung jawab konstitusional peradilan.

Artikel ini merefleksikan pergeseran paradigma pemidanaan di Indonesia menuju keadilan yang lebih humanis, dengan membedah titik temu antara UU No. 1 Tahun 2023, nilai-nilai Maqasid al- Syari’ah, dan instrumen HAM internasional.

Dalam perspektif ekonomi syariah, model ini menegaskan peran Pengadilan Agama dalam memastikan pemulihan hak berbasis actual loss, keadilan distributif, serta prinsip ḥifẓ al-māl dan radd al-maẓālim secara konkret dan berkelanjutan.

Dalam gelagat transnasionalisme, semua aktor, baik pemerintah maupun non-pemerintah ikut menentukan keputusan penting yang terjadi di manapun dan kapanpun.

Melalui pendekatan yuridis-kultural, hakim dihadapkan pada kewajiban menjaga keseimbangan antara kepastian hukum administrasi kependudukan dan penghormatan terhadap struktur sosial serta rasa keadilan adat.

Melalui refleksi ini, umat diajak menautkan kesadaran ketuhanan dengan tanggung jawab moral, agar ibadah tidak berhenti pada ritual, tetapi terwujud dalam perilaku yang jujur, adil, dan berkeadaban.

Tulisan ini menguraikan secara komprehensif perbedaan yuridis, filosofis, dan psikologis kedua konsep tersebut dalam kerangka KUHP lama dan KUHP nasional, guna mencegah kriminalisasi terhadap korban sekaligus menjaga batas proporsionalitas pembelaan diri.