MariNews - Artikel

Di tengah kompleksitas perkara, mediasi tidak hanya berperan mengurangi beban pengadilan, tetapi juga memperkuat budaya musyawarah serta menghadirkan keadilan yang lebih humanis dan berkelanjutan.

Melalui Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR) dalam KUHAP baru, kesepakatan damai kini ditempatkan sebagai proses hukum terstruktur yang tetap menuntut akuntabilitas, pengakuan, dan pemulihan nyata.

Fenomena ini menegaskan bahwa penganiayaan hewan bukan sekadar isu moral, melainkan persoalan hukum yang telah diatur dengan ancaman pidana tegas dalam KUHP Nasional serta berbagai regulasi sektoral.

Pemikirannya menegaskan bahwa hakim bukan sekadar penerap norma, melainkan intelektual beretika yang bertugas menemukan kebenaran dengan nurani dan rasionalitas.

Majelis Hakim bukan hanya la bouche de la loi. Hakim harus mampu melihat melampaui skrip undang-undang untuk mewujudkan keadilan substansial melalui dua opsi solusi teknis yang sejauh ini mungkin dipilih.

Kepemimpinannya yang tenang, sistematis, dan berlandaskan integritas menghadirkan teladan yang relevan bagi upaya memperkuat standar, independensi, dan etika peradilan di Indonesia masa kini.

Pemberlakuan KUHP baru menggeser orientasi pemidanaan dengan mengakui peran korban dalam terjadinya tindak pidana. Pasal 70 ayat (1) huruf h membuka ruang keadilan proporsional melalui pertimbangan victim precipitation.

Pada wilayah ZEE, Indonesia tidak memiliki kedaulatan penuh (yang mencakup ruang udara dan dasar laut secara mutlak), melainkan hak berdaulat yang bersifat fungsional.

Tulisan ini mengurai dialektika mens rea dan al-qashd, menempatkan kesadaran moral sebagai fondasi pertanggungjawaban sekaligus jembatan menuju keadilan substantif yang memanusiakan manusia.

Melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Mahkamah Agung RI menegaskan bahwa pelanggaran prinsip syariah—baik karena taqsir (kelalaian) maupun ‘udwan (perbuatan melawan hak)—merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.