MariNews - Artikel
KUHAP Baru Dan Jaminan Hak Perempuan Berhadapan Hukum
Pengesahan KUHAP baru menjadi langkah awal penguatan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan di seluruh tahapan peradilan pidana Indonesia.
Tinjauan Filosofis dan Yuridis Pasal 221 KUHAP bagi Saksi Disabilitas
Transformasi KUHAP 2025: Pasal 221b perkuat hak saksi disabilitas demi peradilan inklusif, keadilan substantif & martabat kemanusiaan.
Hukuman Mati dalam KUHP dan Independensi Hakim
KUHP baru menempatkan pidana mati sebagai upaya terakhir dengan syarat ketat, menuntut hakim tetap independen dari tekanan politik dan opini publik.
Pasungan Algoritma Praduga Tak Bersalah
Fenomena trial by social media menghadirkan penghakiman publik yang kerap menjatuhkan vonis lebih cepat daripada putusan pengadilan, mengancam keadilan dan imparsialitas hukum.
Urgensi Pemeriksaan Pendahuluan Kelengkapan Gugatan Perdata
Meskipun HIR dan RBg memberi kewenangan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menasihati dan membantu para pihak agar gugatan jelas dan lengkap.
Reorientasi Pemidanaan: Pidana Kerja Sosial dan Masalah Kelebihan Kapasitas
Kehadiran pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dalam KUHP baru menghadirkan peluang reorientasi pemidanaan sekaligus menawarkan solusi normatif untuk mengurai persoalan overkapasitas tersebut.
Pasca Bencana Alam: Kehati-Hatian Hakim Dalam Penetapan Kematian Korban Hilang Tanpa Jenazah
Dalam situasi ini, hakim memegang peran krusial untuk secara hati-hati menilai permohonan penetapan kematian, mengingat implikasinya yang luas terhadap hak keperdataan dan perlindungan hukum pihak yang bersangkutan.
Ketika Korban Menunggu Keadilan Yang Tak Kunjung Tiba
Memaknai Ulang Sistem Restitusi dan Ganti Rugi Korban Tindak Pidana dalam KUHAP 2025 dan KUHP Nasional
Penerapan Doktrin Noscitur A Sociis Dalam Penafsiran Undang-Undang Di Lingkungan Peradilan Indonesia
Dikaitkan dengan Implementasi KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), KUHAP (UU No. 20 Tahun 2025), dan UU Penyesuaian Pidana (UU No. 1 Tahun 2026)
Sinkronisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Tradisi Peradilan Islam
Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) hadir sebagai respons teknokratis yang diperlukan untuk memitigasi risiko malpraktik jabatan dan korupsi sistemik.