MariNews - Artikel

Melalui proses yang dinamis inilah, keadilan dan kohesi sosial dapat diwujudkan tanpa harus kehilangan identitas budaya atau spiritual yang telah terbentuk secara historis.

Pembinaan karier, melalui sistem mutasi berkeadilan, tidak hanya menciptakan peradilan adaptif dan kredibel di mata publik, tetapi juga memperkuat pondasi moral peradilan yang bersih, bermartabat.

Berbicara tentang keadilan testimonial, terutama yang bersifat audial (suara) kita tidak bisa menanggalkan atau mengesampingkan peran melihat (videre, dalam bahasa Latin) dalam sejarah pemikiran Barat.

Hakim dalam bersidang sebaiknya menampung pikiran kehati-hatian dan menggunakannya dengan strategi positif untuk menyikapinya agar tidak terbawa kepanikan melainkan justru mengoptimalkan penguasaan persidangan.

Hukum yang adil bukanlah yang memenangkan akal-akalan, melainkan yang menyelamatkan martabat manusia.

Membangun dari awal memang penuh tantangan, namun di situlah peran strategis Ketua PN di wilayah pemekaran benar-benar diuji.

Peningkatan kesejahteraan harus menjadi pemicu dan diimbangi upaya peningkatan kualitas dan kapasitas hakim, serta penerapan sistem pengawasan yang efektif.

Hakim dalam menjatuhkan putusan, bukan hanya sekedar menghukum pelaku, namun diberikan kewenangan membebaskan atau melepaskan pelaku kejahatan atau terdakwa.

Penerapan keadilan restoratif pada persidangan pengadilan negeri di operasionalisasi sebagai mekanisme, metode, dan sarana untuk mencapai tujuan pemulihan korban, pemulihan hubungan korban dan terdakwa, pemenuhan tanggung jawab terdakwa, serta menghindarkan (khususnya anak) dari perampasan kemerdekaan.

Kalau hakim menjaga integritas, hidup sederhana, dan teguh pada prinsip, maka visi Mahkamah Agung dan bangsa yaitu peradilan yang adil, mandiri, dan dapat dipercaya akan terwujud.