Para hakim yang baru dilantik, sebelumnya merupakan Analis Perkara Peradilan (Calon Hakim) pada berbagai Pengadilan Negeri Kelas IA dan IB di wilayah Indonesia.

Pelantikan ini menjadi momen penting untuk memperkuat lembaga peradilan dengan kehadiran para "srikandi" baru yang berintegritas.

Sebelum diangkat sebagai hakim, keenamnya merupakan Analis Perkara Peradilan yang telah menempuh Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu selama kurang lebih dua tahun.

Integritas adalah hal yang tidak hanya berlaku pada saat kedinasan, tetapi juga berlaku pada saat di luar kedinasan.

Etika komunikasi persidangan adalah prinsip-prinsip perilaku yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam persidangan untuk menjaga marwah dan proses hukum yang adil.

Jadilah hakim yang adil, hakim yang cinta keadilan, hakim yang cinta rakyat.

Pemilihan tutor dan mentor dilakukan secara selektif, baik dari aspek integritas, profesionalitas, dan rekam jejak selama menjalankan tugas sebagai hakim.

Pengukuhan hakim seyogianya merupakan babak baru dalam perjalanan hidup seorang hakim menjadi pengadil di tanah air.

Sejak 32 tahun sejak press release tersebut dikeluarkan, ternyata masih sangat relevan untuk kondisi badan peradilan masa kini.

Menurut UU No. 18 Tahun 2011, keanggotaan Komisi Yudisial terdiri dari dua mantan hakim, dua akademisi hukum, dua praktisi hukum, dan satu anggota masyarakat.