Hakim dalam menjatuhkan putusan, bukan hanya sekedar menghukum pelaku, namun diberikan kewenangan membebaskan atau melepaskan pelaku kejahatan atau terdakwa.

Mahkamah Agung secara tegas akan menegakkan prinsip “zero tolerance”, yaitu kebijakan tidak ada toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran dan penyimpangan, termasuk terhadap pelayanan transaksional.

Presiden sadar apabila tidak didukung yudikatif yang hebat dan kuat serta berintegritas, maka sangat sulit melaksanakan tugas sebagai presiden dalam melayani rakyat Indonesia.

Presiden merasa terhormat karena telah diundang dalam proses pengukuhan 1451 hakim dan mengucapkan terima kasih atas undangan tersebut.

Pengukuhan hakim cerdas dan berintegritas (Cadas) diharapkan akan meningkatkan performa kinerja Mahkamah Agung dan meningkatkan kinerja yang berintegritas, agar mencapai tujuan dari visi dan misi Mahkamah Agung.

Ketua Mahkamah Agung mengajak kepada seluruh pimpinan pengadilan, untuk meninggalkan legasi yang baik, agar kebaikan itu dikenang dan dicontoh oleh generasi penerus.

Dalam menjatuhkan putusannya, hakim sebaiknya memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga tidak ada kesalahan penafsiran atas ketentuan perundang-undangan.

Dengan adanya putusan kasasi ini, menjadi yurisprudensi yang dapat digunakan hakim lainnya, dalam memeriksa dan memutus perkara serupa kaidah hukumnya.

Indonesia sedang membangun masyarakat, yang tidak hanya sadar hukum, tetapi juga mandiri dalam menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi di antara masyarakat secara bijak dan damai.

Dengan adanya CPNS ini, memberikan kekuatan baru, semangat dan harapan baru bagi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.