Perlindungan hukum bagi pemohon eksekusi utamanya terletak pada mekanisme yang diatur dalam Hukum Acara Perdata, khususnya yang termuat dalam Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Reglement op de Rechtsvordering (Rv)

Hakim tidak hanya mengadili berdasarkan undang-undang positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

DYK bukan sekadar organisasi istri pejabat biasa, melainkan sebuah mitra strategis peradilan yang berfokus pada tiga bidang utama.

Hakim adalah manusia biasa yang juga menghadapi tekanan, dan salah satu tekanan terberat adalah permasalahan finansial.

KUHP baru mensyaratkan bahwa hukum adat hanya berlaku setempat dan harus diatur lebih lanjut, idealnya melalui Peraturan Daerah (Perda).

Hakim di Indonesia sering kali menghadapi dilema besar perihal mematuhi kepastian hukum atau menerapkan keadilan substantif.

Modus operasinya yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan kelemahan psikologis manusia menuntut respons yang lebih adaptif dan terpadu dari aparat penegak hukum.

Pembatasan pekerjaan sampingan bagi Hakim didasarkan pada tiga prinsip utama dalam KEPPH: Mandiri, Integritas Tinggi, dan Profesional.

Kekuatan hukum akta perdamaian, jauh melampaui perjanjian biasa di bawah tangan. Wujudnya, perpaduan unik antara kesepakatan kontraktual dan kekuatan putusan yudisial.

Mediasi adalah langkah wajib dalam proses perkara perdata di pengadilan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (PERMA 1/2016).