Pasal 36 UUD 1945 dengan tegas menyatakan “Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia.”

Gugatan-gugatan yang diajukan para pihak, sering kali melalui kuasa hukum, kerap tampak berputar tanpa arah yang jelas, “lari ke sana kemari,” kehilangan fokus dari substansi utama kewarisan itu sendiri.

Dalam praktik peradilan agama, perkara kewarisan Islam sering kali menjadi ladang ujian bagi hakim maupun para advokat

Pada hari inilah (24 Oktober) tahun 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi berdiri, setelah 50 negara menandatangani Piagam PBB di San Francisco beberapa bulan sebelumnya.

Dalam aturan tersebut dijelaskan jika PNS tidak memiliki anak, maka dirinya wajib memberikan setengah dari gajinya kepada mantan istri.

Ketaatan pada hukum, idealnya jadi wujud konkret dari keimanan yang hidup. Dalam ajaran agama mana pun, kepatuhan terhadap aturan dan larangan merupakan bagian dari ibadah sosial.

Dalam konteks hukum adat, sangat dimungkinkan konsekuensi akhir dari situasi demikian, juga akan berdampak kepada keterancaman eksistensi hukum adat.

Indonesia adalah negara hukum. Artinya, setiap persoalan seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum, bukan dengan kekerasan massa

Hukum hadir dengan fungsi utama mengatur tata pergaulan sosial agar kehidupan berjalan dengan tertib dan adil.

Bila semua pihak, baik massa maupun aparat, taat pada aturan main, sebuah demo justru bisa menjadi tontonan menarik sekaligus pendidikan politik