Peningkatan kesejahteraan harus menjadi pemicu dan diimbangi upaya peningkatan kualitas dan kapasitas hakim, serta penerapan sistem pengawasan yang efektif.

Kenaikan gaji yang signifikan diharapkan dapat menghilangkan alasan bagi praktik-praktik tercela seperti "mafia peradilan" atau pungutan liar.

Solusi untuk isu ini, memerlukan tekanan diplomatik berkelanjutan dan penegakan hukum internasional oleh badan-badan seperti PBB dan ICC, bilamana ada bukti kejahatan.

Ibarat gema, setiap keputusan yang diambil akan beresonansi luas, menciptakan gelombang dampak yang terasa hingga ke setiap lapisan masyarakat, bahkan lintas generasi.

Banyak hakim, terpaksa hanya menyewa kamar kos atau bedeng, serta jauh dari standar kenyamanan dan privasi yang dibutuhkan seorang penegak hukum.

Bagi Hatta, penegakan hukum bukan hanya sekadar formalitas, melainkan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang kokoh, yang bersumber dari keadilan, moralitas, dan kepentingan rakyat.

Film ini dengan berani membahas konsep pembelaan "tidak bersalah karena gila," yakni prinsip hukum yang menyatakan, terdakwa tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakannya jika saat melakukan kejahatan.

Kisah ini menekankan pentingnya mengetahui batas dan memiliki kontrol diri. Tanpa pengendalian diri, bahkan hal-hal yang baik bisa berubah menjadi racun.

Secara keseluruhan, kualitas desain dan implementasi sistemlah yang menentukan apakah sistem atau lembaga penegak hukum itu akan menjadi sumber kemaslahatan atau kemudaratan bagi semua.

Dengan adanya ketentuan baru dalam UU TNI 2025, Mahkamah Agung memiliki kesempatan untuk meminta penugasan prajurit TNI agar meningkatkan keamanan hakim dan lingkungan peradilan.