MA mulai mematangkan langkah strategis untuk memperkuat layanan peradilan dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengadaan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama.

Perlu dipertimbangkan secara serius penundaan keberlakuan KUHAP 2025 setidaknya selama satu tahun sebagai masa transisi.

Kegiatan pembinaan ini dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional.

Alasan penghapus pidana terdiri atas alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) dan alasan pemaaf (schulduitsluitingsgrond).

Indonesia dengan desakan internasional segera membentuk peraturan yang mengatur tentang TPPU.

Gugatan perampasan aset model civil forfeiture menjadi signifikan dalam pengembalian hasil korupsi di Indonesia.

Pelaksanaan promosi dan mutasi pada jabatan Sekretaris Pengadilan dan jabatan lainnya, dilaksanakan berdasarkan sistem merit.

Penghargaan ini diberikan setelah melewati proses yang panjang dimulai dari tahapan sosialisasi, registrasi, pengisian dan submit kuesioner.

Pemberian penghargaan dilakukan di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.

Ia menegaskan penghargaan ini bukan hanya sebagai pengakuan, namun menjadi tanggung jawab untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan.