Murdian Murdian Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Konten
Jumat, 5 Desember 2025 18:00 WIB

Main Catur Berakhir Ricuh, Pengadilan Rangkasbitung Wujudkan Perdamaian Melalui Restorative Justice

Pada persidangan yang berlangsung Kamis, (3/12), Korban Sukma Wiaya dan Terdakwa Holil berhasil mencapai kesepakatan damai.

Kamis, 27 November 2025 18:15 WIB

Pengadilan Negeri Rangkasbitung Terapkan Restorative Justice pada Kasus Dugaan Tindak Pidana Pencurian

Dalam proses persidangan yang digelar pada Kamis, (27/11), tercapai kesepakatan damai antara pihak Korban Bayu Falian dengan Terdakwa Fikri.

Selasa, 11 November 2025 08:10 WIB

Pahlawan di Antara Kita

Namun, pahlawan bukan hanya tentang senjata, pedang maupun medan perang. Ia adalah suara keberanian, di saat dunia memilih diam

Senin, 10 November 2025 16:00 WIB

Analisis Yuridis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri

Berdasarkan Pasal 67 PP No. 65 Tahun 2015, penanganan anak di bawah 12 tahun yang diduga melakukan tindak pidana ditentukan bersama oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Rabu, 24 September 2025 19:17 WIB

Tinjauan Yuridis atas Kewajiban Pemeriksaan Calon Tersangka Pasca Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014

Menurut ketentuan Hukum Acara Pidana, pihak yang memiliki kewenangan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka adalah penyidik.

Rabu, 10 September 2025 18:30 WIB

Dualisme Kewenangan APIP dan APH dalam Menangani Kerugian Negara Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

sering terjadi irisan kewenangan antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).

Kamis, 4 September 2025 18:00 WIB

Vexatious Litigation: Penyalahgunaan Hak Gugat Dengan Prinsip Itikad Tidak Baik dan Akibat Hukumnya

Salah satu modus yang kini menjadi sorotan adalah pengajuan gugatan dengan itikad tidak baik atau dikenal dengan istilah vexatious litigation.

Kamis, 4 September 2025 17:30 WIB

PN Kota Agung Tolak Bantahan Sengketa Tanah, Eksekusi Dinyatakan Sah

Pengadilan Negeri (PN) Kota Agung, Lampung, menolak permohonan bantahan terkait sengketa tanah dalam perkara Nomor 18/Pdt.Bth/2021/PN Kot.

Kamis, 4 September 2025 17:00 WIB

Deferred Prosecution Agreement sebagai Alternatif Pemulihan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Korupsi

Deferred Prosecution Agreement (DPA) atau perjanjian penundaan penuntutan merupakan suatu kesepakatan antara jaksa dengan pihak yang diduga melakukan tindak pidana,