Nadia Yurisa Adila
Hakim Yustisial Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Penulis merupakan Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung dan telah meraih gelar Magister Hukum di Universitas Diponegoro (2018), yang memiliki ketertarikan khusus pada reformasi peradilan, hukum lingkungan dan ilmu kedokteran kehakiman. Nadia pernah memimpin sebuah tim di satuan kerjanya dalam menerapkan kerangka kerja International Consortium for Court Excellence (ICCE) hingga berhasil mengantarkan satuan kerjanya terdaftar sebagai Implementing Member ICCE (2023).
Pidato Kunci Ketua Kamar Agama MA: Peradilan Agama Dituntut Bertransformasi Tanpa Kehilangan Jati Diri di Era Disrupsi
Ia menyebutkan, peradilan agama telah eksis selama lebih dari 143 tahun, bertahan di tengah perubahan zaman dan sistem pemerintahan.
Didampingi Ketua Kamar Agama MA, PTA Surabaya Perluas Sinergi Antarinstansi Jaga Ketahanan Keluarga
Penandatanganan MoU ini, dilatarbelakangi untuk mendukung ketahanan keluarga dan masyarakat melalui sinergi antarinstansi.
Rapat Kerja Perdana PP IKAHI Bahas Program Kerja Masa Bakti 2025–2028
Rapat ini menjadi langkah awal konsolidasi kepengurusan baru guna memastikan kesinambungan program dan penguatan peran IKAHI sebagai wadah profesi hakim.
Rapat Kerja Perdana PP IKAHI Bahas Program Kerja Masa Bakti 2025–2028
Rapat ini menjadi langkah awal konsolidasi kepengurusan baru guna memastikan kesinambungan program dan penguatan peran IKAHI sebagai wadah profesi hakim.
MA Libatkan Akademisi dan Praktisi Hukum dalam Konsultasi Publik Rancangan PERMA Putusan Pemaafan Hakim
Kegiatan konsultasi publik bergulir dengan pemaparan dari Tim Kerja Kelompok Kerja PERMA Putusan Pemaafan Hakim, yang dipimpin oleh Panitera Muda Pidana Umum MA, Dr. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
Pembukaan Program Mentoring BPHPI: Ketua MA Soroti Tiga Karakteristik Penting Pengadilan Berimbang dan Beragam
Dalam sambutannya, Ketua MA menekankan pentingnya representasi dan kepemimpinan hakim perempuan sebagai strategi membangun pengadilan yang lebih berimbang, beragam, dan berkepercayaan publik.
Dinilai Kejahatan Femisida, Mahkamah Agung Perberat Hukuman Jadi Pidana Mati
Sebelumnya, terdakwa dijatuhi vonis penjara seumur hidup oleh pengadilan tingkat pertama dan banding.
Kasus Lingkungan Hidup: Mahkamah Agung Kuatkan Putusan terhadap Kades Penjual Lahan Hutan
Majelis Hakim Kasasi menilai, putusan Judex Facti (pengadian tingkat pertama dan banding), telah tepat.
Wujudkan Peradilan Inklusif, MA Gelar Kickoff Meeting Pokja Akses Keadilan
Rangkaian agenda tersebut diharapkan dapat memperkaya pemahaman bersama mengenai capaian yang telah ada.
Tandatangani Nota Kesepahaman, MA, BI, dan OJK Satukan Langkah Jaga Keadilan dan Stabilitas Keuangan Nasional
Dalam sambutannya, Ketua MA, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., menyambut baik terwujudnya nota kesepahaman.