Nadia Yurisa Adila
Hakim PN Sawahlunto
Penulis merupakan hakim di Pengadilan Negeri Sawahlunto dan telah meraih gelar magister hukum di Universitas Diponegoro pada 2018. Kontributor Daerah dari MARI News dan penulis artikel di DANDAPALA Digital dan Majalah DANDAPALA yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung. Nadia pernah memimpin sebuah tim di satuan kerjanya dalam menerapkan kerangka kerja International Consortium for Court Excellence (ICCE) hingga berhasil mengantarkan satuan kerjanya terdaftar menjadi anggota ICCE (Implementing Member) pada 2023.
Yurisprudensi Perihal Keabsahan Penangkapan dan Penahanan Lintas Negara serta Interpol Red Notice
Dengan adanya yurisprudensi tersebut, penulis berharap semoga dapat menunjang tugas para hakim di kemudian hari dan menambah khazanah pengetahuan para pembaca khususnya mengenai hukum pidana internasional.
Ketua Kamar Pidana MA: Reformulasi KUHAP Bukan Lagi Sebuah Pilihan
Dengan diberlakukannya KUHP 2023 dan derasnya arus perkembangan hukum acara pidana di era modern, kehadiran RUU KUHAP mutlak diperlukan sebagal fondasi sistem peradilan yang lebih efisien, adil, dan adaptif terhadap kebutuhan zaman.
Executive Committee of ICCE dan Sejumlah Hakim Ikuti 12th ASEAN-IFCE Resource Network Roundtable
CACJ merupakan forum bagi lembaga peradilan ASEAN untuk membangun hubungan yang lebih erat, bertukar pengetahuan, dan membahas isu-isu umum yang menjadi perhatian bersama.
Keadilan Hadir Lebih Dekat, PTUN Padang Gelar Sidang Keliling di PN Sawahlunto
Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan atau yang biasa disebut sebagai sidang keliling menjadi salah satu solusi untuk mendekatkan akses keadilan masyarakat.
MA Mengundang Seluruh Pimpinan dan Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Wilkum DKI Jakarta, Ada Apa?
Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Mahkamah Agung menggelar kegiatan pembekalan administrasi dan teknis yudisial yang digelar pada Jumat (23/5).
Landmark Decision: Barang Sitaan yang Bukan Hasil Tindak Pidana Merupakan Barang Milik Pribadi yang Termasuk dalam Ranah Hukum Perdata
Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP.
Judicial Activism dalam Sengketa Hilangnya Bagasi Milik Penumpang
Perbedaan penyebutan nama Lion Air sebagaimana secara umum dikenal masyarakat dengan nama PT Lion Mentari sebagaimana tersebut dalam akta pendirian perusahaan tidak mengakibatkan tergugat terlepas dari tanggung jawab secara hukum.
Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum Tandatangani Nota Kesepahaman Dorong Peningkatan Sinergi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Kegiatan ini merupakan momentum penting dan strategis serta menjadi tanggung jawab bersama dalam memperkuat sinergi lintas sektor demi mewujudkan dan mempercepat visi Indonesia Emas 2045.
Landmark Decision: Prajurit TNI Simpan Sisa Amunisi Termasuk dalam Pelanggaran?
Dengan adanya landmark decisions yang ada, dapat menambah khazanah pengetahuan dan memotivasi para hakim agar senantiasa berupaya melahirkan putusan-putusan yang berkualitas.
Ada Hal yang Berbeda pada Persidangan di Family Court of Australia, Apa Saja?
Para hakim harus terus memperbarui pemahaman mereka tentang dinamika sosial dan budaya masyarakat, karena hukum keluarga sangat erat kaitannya dengan norma-norma lokal.