Pelatihan dirigen sejatinya bermanfaat bagi organisasi, dengan berbagi pengalaman dan pengetahuan, sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kompetensi organisasi.

Harapannya yurisprudensi ini, dapat memberikan arah bagi pemecahan kasus yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan kekhususan pada setiap kasus masing-masing.

Majelis Hakim menilai, perbuatan terdakwa sebagaimana dalam fakta persidangan, bukanlah termasuk dalam kategori tindak pidana ringan.

Kabiro Hukum dan Humas Mahkamah Agung tersebut menitip pesan kepada para mahasiswa, menjadi mahasiswa bukan hanya soal hadir di kelas dan menyelesaikan tugas, tetapi menjadi mahasiswa yang aktif, kritis, dan visioner.

Dengan adanya yurisprudensi tersebut, semoga dapat menunjang tugas para hakim yang berkaitan dengan perkara tindak pidana perjudian di kemudian hari dan menambah khazanah pengetahuan bagi para pembaca.

Untuk menegaskan bobot akademiknya, disertasi dibimbing langsung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Agung RI periode 2012–2020, yang bertanggung jawab atas peningkatan performa pengadilan, selama masa jabatannya.

Program MA Goes to Campus telah memasuki tahun kelima yang diselenggarakan secara rutin oleh Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung.

Semoga dengan adanya yurisprudensi ini dapat menambah khazanah serta wawasan bagi para pembaca, khususnya para hakim dalam menunjang tugasnya sehari-hari yang berkaitan dengan perkara kejahatan kemanusiaan.

Anti-SLAPP telah diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada akhirnya, bukan gelar dan jabatan yang abadi melainkan amal dan keteladanan yang akan terus hidup dalam sejarah dan hati manusia.