Theo Yonathan Simon Laturiuw
Calon Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang sedang menjalani magang II di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Calon Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang sedang menjalani magang II di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Penulis diangkat menjadi CPNS Jabatan Pelaksana Analis Perkara Peradilan di Kepaniteraan Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung pada April 2022. Berikutnya penulis dilantik menjadi PNS pada 27 Maret 2023.
Perjalanan Panjang Hakim Angkatan IX: Dari Seleksi CPNS hingga Pelantikan
Para Hakim Angkatan IX kini sudah berada di pengadilan penempatan mereka dan sudah mulai menerima perkara yang harus mereka tangani.
Hakim Angkatan IX Mulai Dilantik di Pengadilan Penempatan Pertama
Pelantikan hakim angkatan IX di pengadilan penempatan pertamanya ini, akan terus berlangsung dan diharapkan dapat dirampungkan pada 30 Juni 2025.
Ini Daftar Peserta Non-Hakim yang Lulus Tahap Seleksi Kualitas dalam Seleksi Calon Hakim Agung 2025
Dari 33 nama calon Hakim Agung yang lulus seleksi kualitas didominasi oleh hakim karir.
Pengumuman Tahap Kedua, Sudah 168 Peserta Tersisih dalam Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM
Komisi Yudisial menyatakan, 33 calon Hakim Agung dan enam calon Hakim ad hoc HAM yang lulus seleksi kualitas.
Biografi Singkat Mantan Jurnalis Hukum Andi Saputra yang Baru Dilantik Menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor PN Jakarta Pusat
Pengangkatan Andi Saputra sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor menjadi angin segar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
MA Keluarkan Petunjuk Hak Keuangan Kenaikan Kelas Pengadilan, Pelantikan Jabatan Teknis dan Kesekretariatan Jadi Syarat Utama
Dengan adanya petunjuk yang jelas ini, diharapkan proses penyesuaian hak keuangan bagi pengadilan yang naik kelas dapat berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Landmark Decision: Putusan Mahkamah Agung atas Dualisme Partai Demokrat Kukuhkan Wewenang Mahkamah Partai
Putusan PK Nomor 128 PK/TUN/2023 sebagai landmark decision mengukuhkan kewajiban penyelesaian sengketa internal partai melalui Mahkamah Partai sebelum menempuh jalur hukum lainnya.
Landmark Decision: Tidak Boleh Terjadi Diskriminasi Pertanggungjawaban Sistem Perjalanan Dinas antara Eksekutif dan Legislatif
Landmark decision 12/P/HUM/2024 ini menjadi tonggak penting dalam reformasi pengelolaan keuangan daerah dengan menghapus diskriminasi pertanggungjawaban perjalanan dinas antara eksekutif dan legislatif.
Landmark Decision: Harga Emas dapat Jadi Tolok Ukur Konversi Nilai Ganti Rugi dalam Sengketa TUN
Landmark decisions merupakan putusan pengadilan yang dicadangkan Mahkamah Agung (MA) melalui laporan tahunannya untuk dijadikan yurisprudensi.