Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 26/PUU-XXI /2023 telah menetapkan, paling lambat Pengadilan Pajak akan berada di bawah naungan Mahkamah Agung (MA) secara finansial, organisasi, dan administrasi pada Desember 2026.

YM Yulius berharap Hakim TUN bisa lebih manusiawi dan tidak menjadi "makhluk kertas" yang hanya berpedoman pada aturan formal.

Tindakan tergugat yang tidak melakukan verifikasi dianggap sebagai bentuk kelalaian yang bertentangan dengan hukum.

Secara substansi tindakan tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Keputusan ini menjadi landmark penting yang mengukuhkan prinsip bahwa peradilan tata usaha negara harus tetap independen dan mempertimbangkan semua fakta hukum yang ada.

Meskipun PTUN tidak dapat menerbitkan akta perdamaian, perkara tetap bisa dihentikan melalui pencabutan gugatan.

Proses lahirnya kaidah hukum tenggang waktu upaya administratif (UA) ini dituangkan dalam landmark decisions di Buku Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2022.

Putusan ini menegaskan, dalam kasus tumpang tindih lahan di mana harus dilakukan pengurangan luasan tanah dari salah satu pihak, maka intensitas kepentingan hukum dari pihak penggugat harus menjadi patokan.

Keputusan yang masuk ranah akademis tidak dapat diajukan gugatan dan dinilai oleh hakim atau pengadilan.

Asas personal responsibility merupakan asas yang mengajarkan bahwa masing-masing orang atau institusi bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri.