Peran Ankum dan/atau Papera dalam konteks sistem peradilan pidana militer sangat fundamental. Di antaranya sebagai sub sistem dalam kerangka penegakan hukum di lingkungan TNI seperti halnya penyidik Polisi Militer dan Penuntut Oditur Militer.

Dalam kenyataannya, setiap hukum, bahkan yang paling formal sekalipun, beroperasi dalam horizon moral yang tidak pernah sepenuhnya dapat dinafikan.

Jika kita ingin membangun negara hukum yang sejati, maka setiap nama dalam dakwaan harus menjadi pintu masuk ke proses penyelidikan yang adil, objektif, dan imparsial.

Saksi korban menyampaikan di persidangan telah ada perdamaian secara hukum adat kei (Larvul Ngabal) antara saksi korban dengan terdakwa yang difasilitasi oleh Kepala Ohoi (Desa) Langgur.

Filsafat mengajarkan kita hidup bersahaja, agar jiwa tak tenggelam dalam nafsu yang tak terbatas.

Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan atau yang biasa disebut sebagai sidang keliling menjadi salah satu solusi untuk mendekatkan akses keadilan masyarakat.

Dengan adanya pengaturan terkait fungsi sosial hak atas tanah, maka hak akses jalan umum, akses jalan air dan lalu lintas umum lainnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk maupun kawasan industri, kompleks pabrik dan lainnya dapat terpenuhi.

Surat Keputusan KaBawas tersebut, dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Mahkamah Agung menggelar kegiatan pembekalan administrasi dan teknis yudisial yang digelar pada Jumat (23/5).

Kesejahteraan yang memadai memungkinkan hakim untuk fokus pada tugasnya tanpa terganggu oleh masalah finansial. Sekaligus meningkatkan status sosial profesi sehingga mendorong rasa bangga dan tanggung jawab profesional.