Tim MariNews
Internal Perpustakaan MA
Tim MariNews adalah kumpulan profesional di bidang jurnalistik dan penulisan kreatif yang berdedikasi dalam menghadirkan berita aktual, informatif, dan terpercaya. Dengan latar belakang yang beragam, mereka berkolaborasi untuk menyajikan artikel yang relevan bagi berbagai kalangan pembaca.
Jumlah Perkara Tindakan Faktual Terus Menanjak, Bikin PTUN Makin Ketat Awasi Pemerintah
Secara konsisten, perkara Pertanahan memang menjadi beban kerja terberat dengan total akumulasi kasus mencapai lebih dari 4.300 kasus
Antara Cinta dan Tipu Daya: Perlindungan untuk Korban Love Scam
Modus operandi kejahatan ini memanfaatkan platform digital untuk menjalin hubungan percintaan palsu dengan tujuan penipuan finansial.
Spontanitas dan Tidak Melarikan Diri: Studi Pembedaan Pembunuhan Umum dengan Pembunuhan Berencana dari Putusan Berkekuatan Hukum Tetap
KUHP mengenai pembunuhan memiliki pembedaan utama seperti antara Pasal 338 KUHP yang menguraikan pembunuhan secara umum dengan Pasal 340 KUHP yang menguraikan pembunuhan berencana.
Mengenal Ekshumasi: Menggali Kubur demi Pembuktian
Secara terminologi ekshumasi berasal dari bahasa latin yakni ex yang artinya keluar dan humus yang artinya tanah.
Bukan Hanya Pelaksanaan, Ini 5 Syarat Kapan Pengawasan Eksekusi Putusan PTUN Dinyatakan Selesai
Batas akhir di mana permohonan eksekusi dinyatakan selesai terdapat di dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara
Perdamaian Tanpa Tulisan, Putusan dengan Keadilan: Dinamika Pidana Bersyarat Berdasarkan Perdamaian Tidak Tertulis
PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif membawa angin segar dalam sistem pemidanaan di Indonesia.
Perwakilan LPSK RI Kunjungi PT Surabaya, Bahas Apa?
Kunjungan kerja dan audiensi LPSK RI dimaksud, juga dalam rangka memperkenalkan Kantor Perwakilan LPSK di Provinsi Jawa Timur yang telah diresmikan.
Dirjen Badilag: “Justice for All Bukan Slogan!”, Pengadilan Harus Inklusif bagi Kaum Rentan
Muchlis menekankan pentingnya membangun sistem peradilan yang adil, humanis, dan inklusif, terutama bagi kelompok yang kerap tersisih dari akses keadilan
Pendaftaran Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial 2025 Diperpanjang hingga 19 Oktober
Langkah perpanjangan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengusulan dan Seleksi Administratif Calon Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Hubungan Industrial.
Kebutuhan Mendesak: Mengapa Revisi KUHAP Harus Menyusul KUHP Baru
Revisi KUHAP bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk memastikan proses hukum berjalan sejalan