Tanggung jawab AI ketika melakukan tindak pidana, tidak dapat disamakan dengan orang atau badan hukum, hal ini terlihat dari cara kerja tindakan yang dilakukan oleh AI. Pertanggungjawaban pidana untuk AI dapat dikenakan pada pembuat AI dan operatornya.

Ketua PN Curup menyambut baik kehadiran tersebut dan mengapresiasi dukungan yang diberikan, sejalan dengan tema HUT MA RI ke-80 2025.

Pendekatan ini menunjukkan evolusi pemikiran hukum Indonesia yang semakin progresif dan responsif terhadap tuntutan keadilan gender.

Tujuan pemberian pidana pokok dan tambahan terhadap kasus pidana perikanan adalah, untuk mencapai esensi tujuan dari pemidanaan itu sendiri, yaitu bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan kepada masyarakat.

Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2024 menegaskan kembali keberlakuan norma fiktif negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Peradilan Tata Usaha Negara.

Pelaksanaan upacara ini merupakan bentuk kolaborasi erat antara Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung dan PSDPK Kota Bitung dalam penegakan hukum di laut.

Pola pendidikan calon panitera pengganti yang terpadu, diharapkan dapat diiringi juga dengan peningkatan kesejahteraan para pejabat teknis peradilan dimaksud.

MA berharap kebijakan ini dapat meringankan beban finansial masyarakat dan memperluas akses terhadap layanan keadilan di tingkat peradilan tertinggi.

Delapan puluh tahun bukan sekadar hitungan usia. Ia adalah cermin perjalanan institusi yang menanggung makna “merdeka” dalam menegakkan hukum dan keadilan di era modern atau digitalisasi saat ini.

Judex facti menguraikan sejumlah hal yang memberatkan terdakwa. Antara lain, perbuatan terdakwa dinilai bertentangan dengan norma agama dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.