Di tengah krisis kepercayaan terhadap institusi hukum di berbagai negara, pemikiran Stammler mengingatkan kita bahwa legitimasi hukum tidak hanya berasal dari kekuasaan, tetapi dari kemampuannya mewujudkan keadilan yang hakiki.

Peradaban yang besar bukan diukur dari tingginya menara gedung pengadilan, tetapi dari sejauh mana hukum menjadi alat kasih sayang sosial. Keadilan bukan hanya milik pengadilan, tetapi milik setiap insan.

Dengan sinergi antara teknologi, pemahaman hukum, dan peningkatan kualitas peradilan, kita berharap pengadilan Indonesia mampu menyongsong era digital dengan tetap menjunjung tinggi keadilan.

Pembayaran sukarela dari Pemerintah Kabupaten Tapin diharapkan akan mempercepat penyelesaian perkara ini tanpa perlu melalui tahapan eksekusi paksa.

Pertemuan tersebut, mendiskusikan dan membahas Rancangan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Hakim dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya Melalui Jalur Pendidikan.

MA dapat menyusun petunjuk atau bahkan pelatihan khusus untuk menangani perkara-perkara dengan isu kontemporer seperti ini.

Pak Karo, sosok pimpinan yang hangat, rendah hati, dan penuh keteladanan, kini resmi menjabat sebagai Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

Pelatihan Juru Bicara dan Pengelolaan Media Sosial ini, merupakan bagian dari strategi Mahkamah Agung untuk memperkuat jangkauan komunikasi kelembagaan dan menjawab kebutuhan publik secara inklusif dan cepat.

Kepemimpinan sejati bukan tentang siapa yang paling berkuasa, tetapi siapa yang paling mampu melayani.

Rekonsiliasi institusional melalui pendekatan hukum yang kuat dan komitmen negara yang kokoh, menjadi kunci utama dalam memulihkan kepercayaan publik serta mewujudkan stabilitas sosial secara berkelanjutan.