Hukum tidak statis, melainkan reflektif dan transformatif. Setiap aturan yang dibuat harus terus diuji dengan pertanyaan mendasar: apakah ia adil atau tidak? Apakah ia membawa manfaat atau tidak? Apakah ia mengangkat martabat manusia atau tidak?

Mahkamah Agung memiliki peran strategis dalam menjaga independensi itu tetap kokoh, tanpa terpengaruh opini viral.

Seluruh program dan tugas yang dilaksanakan Dharmayukti Karini ditujukan untuk memberikan dampak positif dan mendukung kinerja lingkungan peradilan secara keseluruhan.

Hakim dituntut untuk adil dalam setiap perkara, karena adil adalah sifat Tuhan, dan harus diingat hakim memikul tanggung jawab sifat Tuhan.

AI memang bisa membantu meringankan beban administratif, namun sentuhan nurani tetap harus dimiliki oleh para hakim sebagai penjaga keadilan di tengah tantangan era digital.

Penggunaan paspor, sebagai dokumen perjalanan resmi antarnegara, secara historis telah diterbitkan sejak 450 Sebelum Masehi.

Sesuai dengan visi Mahkamah Agung, keterbatasan tidak menjadi halangan Pengadilan Negeri Waingapu dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Dr. Budi Santoso mengajak para hakim untuk selalu mendukung kebijakan positif pimpinan Pengadilan Negeri demi membangun integritas.

Pencapaian luar biasa ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan nyata dari komitmen dan efisiensi Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam mewujudkan keadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan bagi masyarakat.

Pada awal kemerdekaan periode 1945 sampai dengan 1977, KTP disebut dengan Surat Tanda Kewarganegaraan.