Bawas MA RI telah melaksanakan profiling terhadap 2.966 hakim yang tersebar di 95 kota dan 33 Provinsi, dan akan terus dilanjutkan.

Pelajaran terpenting dari dilema Fantastic Four adalah, keadilan sejati tercapai ketika hakim mampu melindungi hak-hak individual sambil tetap mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas.

Film ini menjadi pengingat, kebenaran seringkali harus diperjuangkan dengan harga mahal, dan mereka yang berani mempertahankannya mungkin harus bersiap untuk diframing dan dijauhi, sebuah realitas pahit yang sayangnya masih kerap terjadi dalam sistem hukum.

Kegiatan pembinaan dan pengawasan yang diselenggarakan oleh Ditjen Badilum ini, merupakan bagian penting dalam pembinaan karier seluruh Hakim Angkatan VIII Mahkamah Agung.

Ketentuan hukum tersebut, lahir untuk berikan pedoman ikatan antara pengusaha dengan pekerja bumiputera era kolonial, terutama yang bekerja pada sektor perkebunan atau industri di Hindia Belanda.

Menghubungkan penggunaan masker dengan pelanggaran hukum, pelanggaran etik, atau tuduhan menutupi sidang adalah bentuk pembacaan yang keliru, dangkal, dan bisa mencederai marwah profesi hakim.

Idealnya Mahkamah Agung memformulasikan penerapan putusan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, dalam suatu surat edaran ataupun Pembaharuan Buku II sebagaimana kewenangan Mahkamah Agung.

Konferensi internasional tahunan ini, menjadi wadah ilmiah yang mempertemukan ulama, akademisi, praktisi hukum, dan peneliti untuk mengkaji peran fatwa MUI dalam membangun kemaslahatan umat dan bangsa di tengah tantangan ideologis serta sosial-kebangsaan.

Visi peradilan yang agung, hanya akan lahir dari hakim yang terus belajar dan berlatih. Dan untuk itu, mereka membutuhkan waktu. Bukan waktu untuk rapat tanpa akhir, tetapi waktu untuk menyendiri bersama buku, berdiskusi dengan sesama, dan menulis dengan hati.

Gagasan pemaafan hakim telah selaras dengan arah pembaruan hukum pidana Indonesia yang diusung dalam KUHP Nasional. Meski begitu, diperlukan regulasi yang terarah, terukur, dan konsisten untuk mengatur implementasi rechterlijk pardon secara tepat.