Hakim Ad Hoc bukan sekadar sementara, melainkan penanda keadilan pernah diselamatkan, saat sistem nyaris kehilangan jiwanya.

Kesiapan Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri menghadapi kejahatan pembakaran hutan, tercermin dari penanganan berbagai kasus lingkungan hidup sepanjang 2025.

Dalam paparannya, Imron Rosyadi menekankan, fatwa memiliki peran penting sebagai sumber hukum tidak tertulis yang diakui dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam perkara yang ditangani oleh peradilan agama.

Ordonansi Sekolah Liar 1932, ditenggarai sebagai upaya menghambat sekolah Taman Siswa dan sekolah swasta bumiputera lainnya. Pemerintah kolonial menilai sekolah-sekolah tersebut, menularkan semangat nasionalisme dan antipenjajahan.

Dalam sistem peradilan Indonesia, advokat merupakan salah satu pilar utama penegak hukum. Berdasarkan prinsip due process of law, peran advokat bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian esensial dalam menjamin hak-hak warga negara, mendampingi pencari keadilan, serta menjaga keseimbangan proses hukum yang adil dan imparsial.

MA berharap, organisasi advokat dapat terus mendorong anggotanya untuk mengambil bagian dalam layanan bantuan hukum, advokasi publik, dan membela hak-hak konstitusional warga negara.

Panitia Munas Peradi SAI 2025 mengundang YM. Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., untuk menghadiri acara munas tersebut dan undangan tersebut diwakili oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr. H. Sobandi, S.H., M.H.

Jika mental terjaga, maka putusan yang lahir pun lebih reflektif, empatik, dan legitimate. Pada akhirnya, keadilan yang sehat bermula dari hakim yang sehat pula.

Awal peraturan perundang-undangan kolonial, yang mengatur pelaksanaan haji adalah Ordonansi Penyelenggaraan Haji 1859, yang tercatat dalam Staatsblad No. 42 Tahun 1859.

Belom bahadat berasal dari bahasa Dayak Ngaju, yaitu belom yang bermakna hidup, dan bahadat yang memiliki arti beradat atau taat norma hukum, tata karma, dan sopan santun.