Tantangan besar dalam mewujudkan keadilan substansial adalah sistem hukum yang cenderung legalistik. Ketika peraturan dijadikan patokan tunggal tanpa ruang interpretasi nilai, maka hukum kehilangan wajah manusianya.

Pelatihan ini adalah manifestasi nyata dari komitmen Mahkamah Agung untuk terus beradaptasi dan berinovasi, memastikan bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Mediasi tidak berfokus pada siapa yang menang atau kalah seperti dalam pendekatan keadilan retributif, melainkan mendorong para pihak untuk bersama-sama mencari solusi terbaik, memulihkan hubungan, dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Lima tahun pengabdian di Pengadilan Negeri Kotabumi telah menjadi bab penting dalam narasi panjang pengalaman penulis dalam penegakan hukum. Setiap hari menghadirkan pembelajaran baru, setiap perkara mengandung tantangan yang unik, dan setiap putusan yang dihasilkan merupakan investasi untuk masa depan masyarakat yang lebih adil dan berkeadaban.

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Artinya, putusan tidak dapat diajukan banding atau kasasi di pengadilan.

Penderitaan anak-anak di Gaza bukan sekadar berita. Itu adalah cerminan kegagalan kolektif kita dalam menegakkan hak asasi manusia yang paling dasar: hak hidup, hak aman, dan hak atas masa depan.

Dengan kesiapan semua pihak, sengketa beras oplosan dapat diselesaikan dengan baik, menciptakan keadilan bagi masyarakat dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Secara prinsip, hakim terikat pada surat dakwaan yang berarti pengadilan tidak dibenarkan untuk memutus hal-hal yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan.

Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mempererat kebersamaan, meningkatkan kekompakan, dan memperkuat sinergi antaraparatur peradilan.

Dalam catatan nasional, pembatasan anak untuk bekerja telah ada sejak era Hindia Belanda. Pemerintah jajahan saat itu, telah membentuk Ordonansi Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam Bagi Wanita.