Ketua Mahkamah Agung Sunarto menegaskan prinsip zero tolerance dengan menyatakan tidak ada advokasi maupun perlindungan bagi hakim yang terbukti melakukan perbuatan tercela.

Pelaksanaan eksekusi ini menegaskan komitmen pengadilan dalam menjamin kepastian hukum serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban para pihak meskipun putusan telah lama dijatuhkan.

Kegiatan ini menegaskan pentingnya koordinasi dan sinergi kedua institusi dalam menjaga tertib administrasi, kelancaran persidangan, serta kepastian hukum bagi para pihak.

Koordinator penyusun rekomendasi kebijakan MA RI, diberikan kesempatan untuk memaparkan rencana penelitian dihadapan Ketua Kamar Pembina

Kegiatan ini diikuti oleh Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc Tipikor, Hakim Yustisial, Hakim Non Palu, Panitera, Panitera Muda, serta Panitera Pengganti PT Jawa Tengah.

Langkah ini menegaskan komitmen pengadilan dalam memperluas akses keadilan, khususnya bagi warga yang terkendala jarak dan keterbatasan geografis.

Nilai pengendalian diri, empati, dan rahmah dipandang selaras dengan prinsip imparsialitas serta keadilan substantif dalam praktik peradilan modern.

Capaian ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang akuntabel, tertib, dan optimal sebagai fondasi penguatan kualitas layanan peradilan kepada masyarakat.

Pesan Ketua Mahkamah Agung tentang integritas sebagai lentera menjadi pusat pengingat moral yang hidup dalam keseharian insan peradilan.

Ketua Muda Tata Usaha MA RI mengingatkan hakim agar menjaga kehormatan dan tidak “menjual diri”, seraya menekankan pentingnya martabat, profesionalisme, dan silaturahmi.