Keberadaan hakim yang berintegritas dan mandiri adalah fondasi vital bagi stabilitas dan pemulihan, membuktikan bahwa bahkan di tengah kehancuran, harapan untuk keadilan sejati masih bisa menyinari.

Meskipun tidak berniat membunuh, pelaku dianggap sadar akan kemungkinan perbuatannya mengakibatkan kematian, tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut.

Hakim dalam bersidang sebaiknya menampung pikiran kehati-hatian dan menggunakannya dengan strategi positif untuk menyikapinya agar tidak terbawa kepanikan melainkan justru mengoptimalkan penguasaan persidangan.

Hukum yang adil bukanlah yang memenangkan akal-akalan, melainkan yang menyelamatkan martabat manusia.

Hakim baru harus bisa cepat langsung menyesuaikan dengan pola kerja dan pola hidup yang sebelumnya dan setelah dilantik dan diangkat sumpahnya.

Membangun dari awal memang penuh tantangan, namun di situlah peran strategis Ketua PN di wilayah pemekaran benar-benar diuji.

Peningkatan kesejahteraan harus menjadi pemicu dan diimbangi upaya peningkatan kualitas dan kapasitas hakim, serta penerapan sistem pengawasan yang efektif.

Hakim dalam menjatuhkan putusan, bukan hanya sekedar menghukum pelaku, namun diberikan kewenangan membebaskan atau melepaskan pelaku kejahatan atau terdakwa.

Penerapan keadilan restoratif pada persidangan pengadilan negeri di operasionalisasi sebagai mekanisme, metode, dan sarana untuk mencapai tujuan pemulihan korban, pemulihan hubungan korban dan terdakwa, pemenuhan tanggung jawab terdakwa, serta menghindarkan (khususnya anak) dari perampasan kemerdekaan.

Kewajiban penyediaan tempat penitipan anak di kantor pemerintah atau swasta tersebut, perlu diselaraskan dengan pembentukan aturan yang berikan pedoman standardisasi pengelolaan tempat penitipan anak.