Adanya klausul arbitrase dalam suatu perjanjian yang dibuat para pihak, yang mengakibatkan penyelesaian sengketa bukan kewenangan dari pengadilan negeri melainkan badan arbitrase.

Apabila pemahaman di KUHP lama sebelumnya memberikan penderitaan kepada terpidana serta merendahkan derajatnya, KUHP Nasional lebih humanis, dengan memanusiakan terdakwa atau terpidana.

Berkat integrasi layanan, akses ke berbagai layanan penting Pengadilan Agama kini berada dalam genggaman, semuanya di satu lokasi terpadu.

Integritas adalah hal yang tidak hanya berlaku pada saat kedinasan, tetapi juga berlaku pada saat di luar kedinasan.

Pelantikan hakim angkatan IX di pengadilan penempatan pertamanya ini, akan terus berlangsung dan diharapkan dapat dirampungkan pada 30 Juni 2025.

Surat Keputusan Rektor Universitas Swasta dapat dikualifisir sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN), yang dapat menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.

Bagi PN Bengkayang, ini merupakan tanggung jawab moril dalam menegakkan hukum dengan memberikan keadilan kepada pencari keadilan.

Dengan kebijakan ini, Mahkamah Agung menunjukkan komitmennya dalam menegakkan disiplin administratif, mendorong efisiensi operasional, dan memperkuat citra kelembagaan peradilan di ruang publik.

Berbicara tentang keadilan testimonial, terutama yang bersifat audial (suara) kita tidak bisa menanggalkan atau mengesampingkan peran melihat (videre, dalam bahasa Latin) dalam sejarah pemikiran Barat.

Berbagai literasi sejarah mencatat, terdapat peristiwa kelam, pembunuhan presiden atau kepala pemerintahan lainnya (perdana menteri) di suatu negara ketika menjabat.