MARINews, Pekanbaru-Dalam rangka memperingati dua momentum bersejarah, yaitu Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun ke-80 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Riau menyelenggarakan serangkaian kegiatan yang sarat makna, penuh kebersamaan, serta mengedepankan semangat penguatan integritas aparatur peradilan.
Peringatan ini tidak hanya dirancang sebagai agenda seremonial, tetapi juga sebagai wujud komitmen nyata lembaga peradilan dalam mengokohkan peran pengadilan sebagai pilar keadilan dan penjaga martabat hukum di Bumi Lancang Kuning.
Semarak Peringatan Dua Momentum Bersejarah
Peringatan tahun ini menjadi istimewa karena bertepatan dengan usia ke-80 Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Usia yang panjang ini merefleksikan perjalanan sejarah bangsa, sekaligus perjalanan institusi peradilan dalam mengawal keadilan, menegakkan hukum, serta memperjuangkan kebenaran bagi masyarakat.
Pengadilan Tinggi Riau merangkai peringatan dengan berbagai kegiatan yang tidak hanya bersifat perayaan, tetapi juga membawa pesan mendalam tentang kebersamaan, profesionalitas, dan integritas. Mulai dari lomba-lomba internal yang mempererat kerjasama dan solidaritas, jalan sehat yang dibarengi Public Campaign “PT Riau Tolak Gratifikasi” sebagai wujud nyata komitmen mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diakhiri makan Bajamba atau dikenal juga dengan Botram sebagai simbol kebersamaan “dari kita untuk kita”, hingga program unggulan berupa lomba satuan kerja kinerja terbaik dan aparatur peradilan kinerja terbaik dan berintegritas tinggi.
Semua kegiatan tersebut, menjadi cerminan bahwa peringatan HUT bukan hanya dimaknai dengan simbolis, tetapi dijadikan momentum reflektif untuk meningkatkan kualitas layanan peradilan kepada masyarakat.
Semarak peringatan HUT ke-80 RI di Pengadilan Tinggi Riau yang juga menjadikan peringatan tahun ini berbeda adalah upacara Peringatan HUT RI yang dikemas dengan sentuhan budaya Nusantara. Para peserta tidak hanya tampil rapi dengan seragam, tetapi juga mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia.
Mulai dari baju kurung Melayu Riau, busana Minangkabau, Jawa, Batak, Bali, Bugis, Dayak, hingga Minahasa. Keberagaman ini menjadi wujud nyata semboyan Bhineka Tunggal Ika, mengingatkan bahwa meskipun berbeda suku, budaya, dan bahasa, seluruh insan peradilan tetap bersatu dalam satu ikatan kebangsaan.
Dalam rangkaian HUT ke-80 Mahkamah Agung RI, dilaksanakan pula upacara dan acara syukuran yang diikuti secara serentak oleh jajaran peradilan di wilayah Pengadilan Tinggi Riau. Tema besar “Pengadilan Bermartabat, Negara Berdaulat” menggema sebagai pengingat bahwa penguatan integritas lembaga peradilan adalah fondasi bagi terwujudnya negara yang kokoh dan bermartabat.
Salah satu terobosan penting yang dihadirkan oleh Pengadilan Tinggi Riau dalam momentum ini adalah penyelenggaraan Lomba Satuan Kerja dengan Kinerja Terbaik dan Aparatur Peradilan Kinerja terbaik dan Berintegritas. Tinggi. Program ini dirancang untuk memotivasi satuan kerja dan aparatur peradilan agar senantiasa meningkatkan kinerja, menumbuhkan budaya kerja profesional, serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas.
Penilaian lomba untuk kategori satuan kerja kinerja terbaik didasarkan pada sejumlah indikator obyektif, di antaranya:
1. Nilai EIS (Executive Information System): Mengukur kinerja administratif dan manajerial satker secara real-time melalui aplikasi resmi Mahkamah Agung.
2. Keberhasilan Eksekusi: Menilai kemampuan satker dalam menyelesaikan eksekusi perkara, yang selama ini menjadi salah satu tantangan dalam penegakan hukum perdata.
3. Keberhasilan Pendekatan Restoratif Justice (RJ): Mengukur sejauh mana satker mengedepankan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana, dengan menitikberatkan pada pemulihan dan perdamaian.
4. Keberhasilan Diversi: Fokus pada pengalihan penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan pidana untuk melindungi kepentingan terbaik anak.
5. Keberhasilan Mediasi: Menilai efektivitas satker dalam mendorong penyelesaian perkara perdata melalui jalur damai.
6. Zero Pengaduan: Apresiasi bagi satker yang berhasil menjaga integritas dengan tidak adanya laporan pengaduan masyarakat terkait pelayanan maupun perilaku aparatur.
7. Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah): Menunjukkan tingkat akuntabilitas dan kinerja satuan kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan.
8. Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran): Menggambarkan kemampuan satker dalam mengelola anggaran negara secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Satker yang paling banyak memperoleh Penghargaan Terbaik I dan penghargaan dari lintas sektoral, akan diberikan Piala Bergilir “Adinata Karya Nugraha”.
Istilah Adinata Karya Nugraha berasal dari bahasa Sanskerta. Adinata berarti utama, terbaik, terdepan. Karya berarti hasil cipta, perbuatan nyata, kinerja. Nugraha berarti anugerah, penghargaan. Jadi Adinata Karya Nugraha dapat dimaknai sebagai: "Anugerah penghargaan tertinggi bagi kinerja dan prestasi terbaik."
Sementara itu Lomba Aparatur Peradilan dengan kinerja terbaik dari aparatur yang berintegritas tinggi dirancang dengan standar penilaian objektif dan terukur. Penilaian dilakukan berdasarkan data kinerja yang bersumber dari aplikasi resmi Mahkamah Agung, seperti:
1. SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian) → menilai kedisiplinan, kehadiran, dan rekam jejak pegawai.
2. SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) → menilai kinerja hakim dan panitera dalam penyelesaian perkara.
3. EIS (Executive Information System) → memberikan gambaran capaian kinerja satuan kerja.
4. SIPAPU (Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian) → menilai tindak lanjut hasil pengawasan, dan sebagainya.
Selain itu, aspek perilaku integritas, komitmen, kedisiplinan, dan kinerja personal juga dinilai melalui rekomendasi pimpinan, wawancara, observasi, dan testimoni rekan kerja. Dengan demikian, penilaian tidak hanya berdasarkan angka-angka statistik, tetapi juga mencerminkan kualitas kepribadian aparatur yang bersangkutan. Peserta lomba adalah aparatur peradilan yang terdiri dari pimpinan pengadilan, hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan juru sita.
Setelah melalui proses penilaian diperoleh 16 orang aparatur peradilan kinerja terbaik dan berintegritas di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau sebagai berikut:
a. Ketua Pengadilan Negeri
Maulia Martwenty Ine, S.H., M.H. (KPN Dumai)
b.Hakim Karir
1. Roni Susanta, S.H.,M.H. (Hakim PN Pekanbaru)
2. Indra Lesmana Karim, S.H. (Hakim PN Pekanbaru)
3. Yosep Butar Butar, S.H. (Hakim PN Bangkinang)
4. Fajri Ikrami, S.H. (Hakim PN Siak)
5. Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H. (Hakim PN Tembilahan)
c. Hakim Ad hoc
1. Rosita, S.H.,M.H. (Hakim Adhoc PN Pekanbaru)
2. Rustan Sinaga, S.H., M.H. (Hakim Adhoc PN Pekanbaru)
d. Panitera
Ridho, S.H. (Panitera PN Tembilahan)
e. Sekretaris
1. Jumari, S.T., M.H (Sekretaris PN Bengkalis)
2. Andry Kusuma Putra, S.E. (Sekretaris PN Tembilahan)
3. M. Irwan Tofani, S.E., M.Ak. (Sekretaris PN Siak)
f. Panitera Pengganti
1. Rully Andrian, S.Sos, S.H, M.H. (Panmud Hukum PN Dumai)
2. Dani Rahmat Effendi, S.H. (Panitera Pengganti PN Teluk Kuantan)
g. Juru Sita
1. Sri Wahyuni, S.H. (Juru Sita PN Tembilahan)
2. Rihana Widiastutik, S.H. (Juru Sita PN Siak Sri Indrapura)
Bagi aparatur peradilan dengan kinerja terbaik dan berintegritas, diamanahkan untuk menjadi “Duta Integritas”, sebagai katalisator yang aktif menularkan semangat baru, merubah mindset dan culture set aparatur lainnya, agar setiap insan peradilan semakin profesional, berintegritas, dan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Refleksi dan Harapan
Dalam sambutan acara syukuran HUT ke-80 MARI, Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. menghimbau “Setiap satu orang aparatur berintegritas harus mampu membawa perubahan nyata minimal bagi tiga orang lainnya. Dengan demikian, perubahan akan berkembang secara berlipat ganda, menumbuhkan budaya kerja yang sehat, disiplin, transparan, dan akuntabel di seluruh satuan kerja. Saya bermimpi suatu saat Pengadilan Tinggi Riau dan jajarannya dapat menjadi Role Model Indonesia melahirkan aparatur yang berkinerja dan berintegritas tinggi.”
Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Riau juga menegaskan, momentum peringatan HUT ke-80 RI dan HUT ke-80 Mahkamah Agung harus dijadikan refleksi bersama untuk memperkuat integritas, meningkatkan kinerja, dan mempertegas komitmen aparatur peradilan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Dia menekankan bahwa kepercayaan publik (public trust) adalah aset utama lembaga peradilan. Oleh karena itu, integritas bukan hanya sekadar slogan, melainkan harus diwujudkan dalam setiap tindakan, keputusan, dan perilaku aparatur pengadilan. Program lomba yang diselenggarakan diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mendorong terciptanya budaya kerja berintegritas yang berkelanjutan.
“Tidak ada keadilan tanpa kejujuran, dan tidak ada kewibawaan tanpa martabat. Integritas dan martabat adalah dua pilar yang menopang eksistensi peradilan. Penguatan integritas adalah kunci bagi terwujudnya pengadilan bermartabat. Dengan integritas yang terjaga, maka setiap putusan akan menghadirkan keadilan sejati, dan masyarakat akan semakin percaya pada lembaga peradilan,” papar dia.
Momentum Perubahan Menuju Pengadilan Bermartabat
Rangkaian kegiatan ini pada akhirnya bukan sekadar perayaan, melainkan momentum perubahan. Pengadilan Tinggi Riau menegaskan kembali posisinya sebagai garda terdepan dalam mewujudkan pengadilan modern, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Nilai-nilai kebersamaan, semangat kebangsaan, dan dedikasi dalam pelayanan hukum yang berkualitas akan terus dijaga dan diperkuat.
Seiring dengan bertambahnya usia bangsa dan Mahkamah Agung, semoga semangat ini menjadi energi baru bagi aparatur peradilan untuk terus berbenah dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan.
