MariNews - Berita

Kehadiran para hakim yang baru saja dikukuhkan ini diharapkan mampu menjadi lembaran baru di Mahkamah Agung yang akan mewujudkan layanan berkeadilan kepada masyarakat.

Ketua Mahkamah Agung mengajak kepada seluruh pimpinan pengadilan, untuk meninggalkan legasi yang baik, agar kebaikan itu dikenang dan dicontoh oleh generasi penerus.

Peradilan Militer dituntut untuk mampu menjadi institusi hukum yang adaptif, profesional dan berintegritas tinggi.

Majelis Hakim mempertemukan kembali terdakwa dengan korban, yang akhirnya disepakati perjanjian antara keduanya.

Marwah kehakiman tidak pernah tegak, hanya dengan simbol-simbol formal atau kecerdasan rasional semata, melainkan wajib ditopang kekuatan jiwa yang berintegritas, jujur, adil, arif bijaksana, mandiri, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati, dan profesional.

Keadilan sejati tidak cukup ditegakkan di ruang sidang, melainkan harus turut dirasakan di tengah masyarakat. Melalui tindakan sederhana namun bermakna seperti kurban.

Anti-SLAPP telah diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada akhirnya, bukan gelar dan jabatan yang abadi melainkan amal dan keteladanan yang akan terus hidup dalam sejarah dan hati manusia.

Pencanangan ini dilaksanakan agar masyarakat paham bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis bertekad menjadi lembaga peradilan yang bersih, bebas dari korupsi dan tetap mengedepankan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Banyak hakim, terpaksa hanya menyewa kamar kos atau bedeng, serta jauh dari standar kenyamanan dan privasi yang dibutuhkan seorang penegak hukum.