Penguatan Kewenangan Hakim dalam Pelaksanaan Pengawasan Horizontal atas Tindakan Upaya Paksa oleh Penyidik dan Penuntut Umum
Sangat disayangkan konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan ini dihilangkan dari Rancangan KUHAP terbaru.
Mahkamah Agung RI Usulkan Berbagai Ketentuan Penting dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Living Law
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Living Law tersebut menjelaskan, penanganan tindak pidana adat, diutamakan diselesaikan secara musyawarah oleh Lembaga Masyarakat Adat bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Yurisprudensi MA RI: Gugatan Ganti Rugi Kepada Pelapor Tindak Pidana
Bilmana terdapat gugatan perdata kepada pelapor atau pengadu dugaan tindak pidana, maka gugatannya dapat dinyatakan ditolak.
Refleksi Hari Waisak: Pengendalian Diri, Kebijaksanaan, dan Pelayanan Berintegritas
Dengan semangat Hari Waisak, mari kita jadikan ajaran luhur Buddha sebagai inspirasi untuk mewujudkan sistem peradilan yang bersih, adil, dan penuh welas asih.
Hakim Indonesia Berduka: Dr. Lilik Mulyadi Tutup Usia
Kecintaan almarhum pada dunia ilmu hukum tidak hanya diwujudkan dalam profesinya sebagai hakim, tetapi juga melalui kontribusinya dalam literasi hukum.
Landmark Decision: Prajurit TNI Simpan Sisa Amunisi Termasuk dalam Pelanggaran?
Dengan adanya landmark decisions yang ada, dapat menambah khazanah pengetahuan dan memotivasi para hakim agar senantiasa berupaya melahirkan putusan-putusan yang berkualitas.
Landmark Decision: Mahkamah Agung Tegaskan Prinsip Gugatan Merek dan Hak Eksklusif Pemilik Terdaftar
Putusan ini dapat menjadi rujukan dalam kasus-kasus serupa di masa mendatang, baik di tingkat pengadilan niaga maupun Mahkamah Agung.
Dua Hakim PN Pulau Punjung Ikuti Promensisko 2025 Bahas Risiko TPPU dan TPPT dari Tindak Pidana Siber
Kehadiran dua hakim dari PN Pulau Punjung ini mencerminkan komitmen lembaga peradilan tingkat pertama dalam memperkuat kapasitas menghadapi tantangan hukum modern di era digital.
Intervensi dan Permasalahannya di Pengadilan
Intervensi adalah campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, negara, dan sebagainya).
PN Tual Gelar Public Campaign Zona Integritas: No Korupsi, No Gratifikasi!
Masyarakat diharapkan bisa lebih terlibat dan tidak menghubungi aparatur PN Tual terkait penanganan perkara, sehingga tidak terjadi gratifikasi, suap, dan korupsi.
