Pendahuluan
Dunia peradilan sering dikenal dengan bahasa hukum yang kaku, prosedur yang panjang. Namun, di Nusa Tenggara Barat, sebuah transformasi sedang berlangsung di bawah naungan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Mataram. Transformasi ini bukan sekadar pergantian cat gedung atau pembaharuan papan nama, melainkan sebuah perombakan mendasar pada jiwa institusi melalui Zona Integritas (ZI).
Pertanyaannya kemudian, sudah sejauh mana implementasi ini berjalan? Apakah ini hanya sekadar formalitas untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), ataukah benar-benar sebuah perubahan budaya yang dirasakan oleh para pencari keadilan?
Memahami Esensi, Bukan Sekadar Regulasi
Zona Integritas kerap kali dianggap sebagai beban administratif oleh sebagian pegawai. Ada ribuan dokumen yang harus diunggah ke aplikasi PMPZI (Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas). Namun, dalam diskusi yang berkembang di PTA Mataram, muncul sebuah kesadaran bahwa ZI bukanlah tentang tumpukan kertas.
Salah satu poin paling menarik dalam pengembangan ZI di PTA Mataram adalah filosofi sederhana: “Tulis apa yang dikerjakan, dan kerjakan apa yang ditulis.” Ini terdengar klise, namun secara psikologi organisasi, ini adalah fondasi dari akuntabilitas.
Masalah utama dalam birokrasi kita sering kali adalah ketidaksinkronan antara Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan praktik di lapangan. Dengan memegang prinsip ini, PTA Mataram berusaha memastikan bahwa setiap inovasi yang mereka tawarkan kepada masyarakat bukan sekadar janji manis di brosur, melainkan praktik nyata yang terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Membangun gedung megah dengan fasilitas AC yang dingin dan kursi empuk di ruang tunggu adalah hal yang mudah jika anggarannya tersedia. Namun, membangun karakter manusia di dalamnya adalah tantangan yang berbeda. Integritas bukanlah sesuatu yang bisa dipasang seperti memasang keramik. Ia adalah hasil dari pengulangan perilaku yang benar secara terus-menerus hingga menjadi sebuah kebiasaan (habit), dan akhirnya mengkristal menjadi karakter.
PTA Mataram menyadari bahwa perbaikan pelayanan publik harus dimulai dari pembenahan integritas pribadi setiap pegawainya. Tanpa integritas pribadi, sistem digital secanggih apa pun akan menemukan celah untuk disalahgunakan.
Kepemimpinan sebagai Lokomotif Perubahan
Dalam setiap perubahan organisasi, pemimpin memegang peranan hingga 80% dari keberhasilan. Di PTA Mataram, kepemimpinan tidak dipandang sebagai jabatan struktural semata, tetapi sebagai fungsi keteladanan.
Ada satu kutipan penting dalam diskusi mengenai ZI di PTA Mataram: "Seorang pemimpin boleh mendelegasikan wewenang, tetapi ia tidak boleh mendelegasikan tanggung jawab." Dalam pembangunan Zona Integritas, seorang Ketua Pengadilan tidak bisa hanya memerintahkan bawahannya untuk bekerja baik sementara ia sendiri menutup mata terhadap prosesnya.
Pemimpin harus menjadi orang pertama yang menerapkan nilai-nilai integritas. Jika pimpinan datang tepat waktu, bersih dari praktik gratifikasi, dan menunjukkan empati kepada masyarakat, maka bawahan akan merasa malu untuk melakukan hal yang sebaliknya. Sinergi ini menciptakan lingkungan kerja yang sehat, di mana visi dan misi bukan hanya terpajang di dinding koridor, tetapi berdenyut dalam setiap aktivitas kerja.
Hal yang cukup unik dalam pembahasan di PTA Mataram adalah bagaimana integritas ditarik hingga ke level personal dan keluarga. Integritas bukanlah kostum yang kita pakai saat masuk kantor dan kita lepas saat pulang ke rumah. Seorang pelayan publik yang memiliki integritas di rumah—sebagai kepala keluarga atau anggota masyarakat—cenderung akan membawa nilai-nilai tersebut ke meja kerjanya.
Keteladanan pemimpin dalam menjaga moralitas di lingkup terkecil (keluarga) menjadi cerminan bagaimana ia akan menjaga institusinya. Dengan membawa perspektif ini, PTA Mataram mencoba menyentuh sisi kemanusiaan pegawainya, agar integritas bukan lagi dianggap sebagai paksaan regulasi, melainkan kebutuhan spiritual dan moral.
Reformasi Pelayanan Publik: Sederhana, Cepat, Terjangkau
Tujuan akhir dari semua kerumitan administratif Zona Integritas adalah kepuasan masyarakat. Bagi PTA Mataram, masyarakat adalah "hakim" yang sesungguhnya dalam menilai keberhasilan kinerja mereka. Terutama bagi para pencari keadilan di pengadilan agama, yang sering kali datang dalam kondisi emosional yang rapuh atau kesulitan ekonomi.
Keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan itu sendiri. Oleh karena itu, PTA Mataram fokus pada penyederhanaan layanan hukum. Prosedur yang dulunya harus melalui banyak meja kini dipangkas. Masyarakat tidak boleh dibiarkan bingung saat memasuki gedung pengadilan. Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang prima, informasi harus tersedia secara transparan. Mulai dari syarat pendaftaran perkara hingga rincian biaya yang harus dibayar.
Salah satu tantangan di wilayah Nusa Tenggara Barat adalah akses geografis. Tidak semua orang memiliki kemudahan untuk datang ke kota. Di sinilah esensi "terjangkau" diuji. Terjangkau bukan hanya soal uang (biaya perkara), tetapi juga akses. PTA Mataram mendorong satuan kerja di bawahnya untuk lebih proaktif dalam memberikan layanan, memastikan bahwa jarak bukan menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan kepastian hukum.
Transformasi Digital, Senjata Melawan Korupsi
Di era digital, integritas harus dipersenjatai dengan teknologi. PTA Mataram memahami bahwa salah satu cara paling efektif untuk menghilangkan praktik pungutan liar atau "main mata" adalah dengan mengurangi interaksi tatap muka yang tidak perlu antara petugas dan pihak berperkara.
Melalui berbagai aplikasi seperti E-Court dan sistem informasi penelusuran perkara lainnya, masyarakat kini bisa memantau perkembangan perkaranya dari layar ponsel. Transparansi ini adalah musuh utama dari praktik-praktik curang. Ketika semua proses tercatat secara digital dan bisa diakses publik, ruang gerak bagi oknum yang ingin bermain-main dengan hukum menjadi sangat sempit.
Meskipun digitalisasi digalakkan, PTA Mataram tetap menjaga sisi humanisnya. Tidak semua pencari keadilan melek teknologi. Oleh karena itu, digitalisasi di sini berfungsi sebagai pendukung, bukan penghambat. Petugas di lapangan tetap disiapkan untuk membimbing masyarakat yang gagap teknologi agar tetap bisa menikmati layanan cepat berbasis digital tersebut. Inilah yang disebut dengan digitalisasi yang inklusif.
Tantangan dan Keberlanjutan
Meraih predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) adalah satu hal, namun mempertahankannya adalah tantangan yang jauh lebih berat. Banyak instansi yang setelah mendapatkan penghargaan justru mengalami penurunan kinerja karena merasa sudah "sampai di garis finis".
PTA Mataram memandang pembangunan Zona Integritas sebagai proses yang berkelanjutan (continuous improvement). Evaluasi dilakukan secara berkala. Kritik dan saran dari masyarakat tidak dianggap sebagai serangan, melainkan sebagai "bahan bakar" untuk perbaikan.
Tantangan terbesar ke depan adalah bagaimana memastikan bahwa budaya integritas ini tetap terjaga meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Ini hanya bisa dilakukan jika integritas sudah menjadi sistem, bukan sekadar tergantung pada figur tertentu. PTA Mataram sedang berusaha keras menanamkan sistem ini agar siapa pun pemimpinnya nanti, standar pelayanan dan integritas yang tinggi tetap menjadi harga mati.
Penutup: Harapan Baru bagi Peradilan Agama
Perjalanan PTA Mataram dalam mengimplementasikan Zona Integritas adalah sebuah pesan kuat bahwa perubahan itu mungkin. Meskipun berada jauh dari pusat ibu kota, semangat untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat tidak boleh kalah.
Integrity Zone atau Zona Integritas bukan hanya soal angka-angka dalam survei indeks persepsi korupsi. Ia adalah soal senyum kepuasan dari seorang janda yang mendapatkan hak asuh anaknya dengan proses yang cepat, atau soal kelegaan seorang warga kurang mampu yang bisa mengakses layanan hukum secara gratis.
PTA Mataram telah menunjukkan bahwa dengan kepemimpinan yang kuat, sinergi yang apik, dan pemanfaatan teknologi yang tepat, pengadilan agama bisa menjadi institusi yang tidak hanya ditakuti karena wibawanya, tetapi juga dicintai karena pelayanannya. Perjalanan memang masih panjang, namun arah yang diambil sudah sangat tepat.
Apa yang bisa kita pelajari dari PTA Mataram? Bahwa integritas adalah investasi. Ia mungkin terasa berat dan mahal di awal—menuntut pengorbanan waktu, tenaga, dan ego. Namun, hasil yang dipetik adalah kepercayaan publik. Dan di dunia peradilan, kepercayaan adalah segalanya. Tanpa kepercayaan, hukum hanyalah sekumpulan kata-kata mati. Dengan integritas, hukum menjadi jalan keluar dan pemberi harapan.
Sumber:
Youtube PTA Mataram: Sudah Sejauh Mana Implementasi Zona Integritas di PTA Mataram? (https://www.youtube.com/watch?v=IcEgoS2gIPw)
