Polemik Gizi Murid dan Keadilan Kesejahteraan Guru

Mengabaikan salah satunya berisiko melahirkan kebijakan timpang yang justru menghambat tujuan pendidikan itu sendiri.
(Ilustrasi Guru. Foto: Freepik)
(Ilustrasi Guru. Foto: Freepik)

“The belief that all genuine education comes about through experience does not mean that all experiences are genuinely or equally educative. … Any experience is mis-educative that has the effect of arresting or distorting the growth of further experience.” – John Dewey (Experience and Education).

Dalam dunia komputer, pengembangan piranti keras (hardware) dan lunak (software) harus berjalan seiring, seperti langkah kaki kiri dan kanan. Bila hanya salah satu yang bergerak, kaki yang diam terpaksa diseret dan siapapun tidak akan bisa berlari atau bahkan berjalan normal dengan kondisi seperti itu. 

Demikian pula, bila program makanan sekolah (school meal) adalah piranti kerasnya, kesejahteraan guru adalah piranti lunaknya. Mengecilkan arti salah satu pilarnya berarti mengganjal keseluruhan projek untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu negara. 

Dari sisi anggaran pendidikan, sepuluh negara peringkat teratas dalam daftar Human Development Index (HDI) tahun 2025, dari Islandia di puncak hingga Hong Kong di peringkat kesepuluh, menghabiskan sekitar 6,7 sampai 4% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mereka di sektor Pendidikan (UNESCO, Education Expenditure Data, 2024). 

Dari sisi lainnya, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa World Food Programme (WFP) merilis laporan bahwa di tahun 2024, sekitar 466 juta anak sekolah disertakan dalam program makanan sekolah gratis. Lebih dari 80 juta anak baru diikutkan di tahun 2020. Total arus investasi yang masuk ke sektor ini adalah sekitar 84 milyar dolar Amerika (sekitar 1.400 trilyun rupiah). 

Program untuk memberikan makanan kepada anak sekolah ini berjalan di 110 negara berkembang: 43 negara berpendapatan rendah (low-income countries – LICs), 43 negara berpendapatan menengah (lower-middle-income countries – LMICs), dan 42 negara berpendapatan menengah-tinggi (upper-middle-income countries – UMICs) (WFP, State of School Feeding Worldwide 2024).  

Dengan kata lain, kedua dimensi ini menunjukkan bahwa yang mendidik dan dididik perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. 

Filsuf John Dewey dalam Experience and Education (1938) mencatat bahwa peran pendidikan bukan sekadar instruksi, bukan pula dampak dari mekanisme pasar, tidak dilakukan dengan koersif, dan bersifat interaktif. 

Pendidikan dalam Pemikiran Timur

Dua peneliti pemikiran Timur tentang pendidikan, Marinette Bahtilla dan Hui Xu, mengatakan bahwa bagi Konfusius, mendidik berarti menanamkan karakter moral (junzi). Pendidikan juga tidak berlaku hanya bagi golongan atau pihak tertentu saja, tetapi bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Mendapatkan pendidikan juga tidak ditujukan sebagai sarana untuk mendapatkan pengakuan sosial semata, dan tahapan-tahapan pendidikan adalah proses yang sifatnya aktif dan dialogis. Dalam garis pemikiran Konfusius, mendidik seseorang juga bukan sebuah proses yang berlangsung hanya dalam hitungan bulan atau tahun, lebih dari itu, pendidikan berlangsung seumur hidup. 

Peran seorang guru, bagi Konfusius, adalah untuk menjadi teladan bagi anak didiknya. Karena tidak bersifat instruksional, guru menjalankan berbagai peran sekaligus (Bahtilla & Xu, 2021). Ini artinya menjadi pendidik adalah sebuah pekerjaan yang sifatnya menyeluruh.
  
Temuan yang diberikan oleh Bahtilla dan Xu sejalan dengan pemikiran Ivan Illich tentang hakikat pendidikan. Dalam Deschooling Society, Illich mengatakan bahwa ada perbedaan antara pendidikan sebagai lembaga dan sebagai sebuah tahapan pemanusiaan. 

Bagi Illich, pendidikan tidak boleh menjadi sekadar lembaga, sama seperti rumah sakit bukan representasi dari kesehatan masyarakat. Membangun rumah sakit adalah upaya untuk menyembuhkan mereka yang menderita penyakit. 

Sanitasi, pola hidup sehat, dan lain sebagainya tidak dapat direduksi menjadi jumlah sebaran rumah sakit. Dalam analisis Illich tentang kebijakan pendidikan di Amerika Serikat (AS), semakin berat beban, seperti beban birokratik, yang diletakkan di atas pundak guru, pendidikan yang sesungguhnya menjadi semakin sulit dicapai (Illich, 1971). 

Pendidik bukan roda gigi dari mesin pabrik edukasi. Dengan demikian, penghargaan terhadap guru penting karena tugas guru adalah memandu peserta didik dalam berbagai tahapan yang kompleks.

Sisi Keadilan dan Juridis Gizi Murid-Kesejahteraan Guru 

Untuk membandingkan gagasan John Rawls dan John Dewey dalam melihat urgensi prioritas lembaga pendidikan, Eric Thomas Weber mencatat bahwa pemikiran Rawls tentang hukum yang dirancang oleh manusia sebagai agensi yang sepenuhnya rasional justru menyaratkan perhatian khusus terhadap pendidikan dan kualitas pendidik. Dengan kata lain, justru hukum baru bisa bekerja bila sistem pendidikan bekerja dengan baik. 

Weber mengatakan bahwa: “Rawls’s liberalism leads him to depend upon a conception of persons as fully formed rational agents. What Dewey noted, long before Rawls, was the need to carefully consider the development of persons as objects, goals, or products of politics, not simply as actors” (Liberalisme Rawls membuatnya bergantung pada suatu konsepsi tentang manusia sebagai agen rasional yang sepenuhnya terbentuk. Apa yang telah dicatat Dewey, jauh sebelum Rawls, adalah perlunya mempertimbangkan secara cermat perkembangan manusia sebagai objek, tujuan, atau produk politik, bukan semata-mata sebagai aktor) (Weber, 2010:2). 

Dengan kata lain, tidak mungkin hukum yang logis dan rasional lahir di tengah-tengah masyarakat yang irasional dan tidak mendapatkan pendidikan yang memadai.

Sebaliknya, peserta didik yang tidak dicukupi kebutuhan gizinya juga menjadi persoalan serius. Ekonom peraih Nobel, James J. Heckman, mencatat bahwa “Life success depends on more than cognitive skills. Non-cognitive characteristics – including physical and mental health – are also essential” (Keberhasilan hidup bergantung pada lebih dari sekadar keterampilan kognitif. Karakteristik non-kognitif, termasuk kesehatan fisik dan mental, juga sangat penting) (Heckman, 2013:4). 

Bagi Heckman, setidaknya ada tiga pilar penting yang sejalan dengan program makanan sekolah. Pertama, masa formatif anak (tumbuh kembang) lebih genting untuk pertumbuhan ketimbang memberikan perbaikan gizi saat mereka sudah dewasa. 

Kedua, kesehatan fisik dan mental adalah elemen mendasar dalam membentuk ketrampilan. Ketiga, sebagai konsekuensinya, deprivasi dalam bentuk apapun di masa kanak-kanak akan mempersulit anak tersebut kelak dalam menghadapi usia produktifnya.  

Dengan demikian, selain argumentasi rasionalitas yang diangkat oleh Weber, kita dapat melihat menjamin kebutuhan asupan gizi bagi anak-anak usia sekolah dasar, misalnya, adalah sebuah tuntutan yang tidak bisa diabaikan.

Mencari Titik Temu Makanan Bergizi Sekolah dan Kesejahteraan Guru

Dalam kasus Marquez v. Hardin 339 F. Supp. 1364 (N.D. Cal. 1969) No. 51446, Theresa Marquez mewakili anak sekolah kurang mampu dalam menggugat Clifford M. Hardin, Menteri Pertanian Amerika Serikat, di San Francisco, Negara Bagian California pada tahun 1969. 

Dalam gugatan tersebut, Marquez menilai kebijakan pemerintah untuk mewajibkan anak tidak mampu membayar sebesar 35 sen dolar Amerika bertentangan dengan National School Lunch Act (42 U.S.C. § 1758). Pengadilan kemudian memutuskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyediakan makanan di sekolah tanpa memungut biaya, atau pilihan lainnya meringankan beban orang tua dari keluarga tidak mampu dengan memungut biaya serendah mungkin. 

Dalam sengketa Hartley and others v King Edward VI College, [2017] UKSC 39, guru di Inggris menggugat kebijakan pemotongan gaji mereka saat melakukan protes yang berkaitan dengan tuntutan kesejahteraan mereka. Mahkamah Agung Inggris pada tanggal 24 Mei 2017 mengabulkan tuntutan tersebut, dan memutuskan bahwa pemotongan gaji hanya bisa didasarkan atas 365 hari kalender, dan bukan hari jumlah kerja dalam setahun.

Dua sembulan kasus ini menunjukkan bahwa dorongan untuk menyeimbangkan asupan gizi anak sekolah dan kesejahteraan guru adalah dua hal yang sama pentingnya.

Dengan demikian, adalah lebih tepat bila seandainya pemerintah bersikap selektif terhadap program makanan sekolah, misalnya, terutama untuk daerah-daerah yang masih mengakomodasi keluarga-keluarga tidak mampu, terutama dalam hal pertimbangan anggaran. Selektivitas tersebut perlu dipahami sebagai strategi penajaman kebijakan, bukan sebagai pengurangan tanggung jawab negara. 

Ketika negara memfokuskan program makanan sekolah pada wilayah dan kelompok sosial yang benar-benar membutuhkan, ruang fiskal dapat dialokasikan secara lebih seimbang untuk memperkuat aspek lain yang sama krusial dalam pendidikan, khususnya kesejahteraan dan profesionalisme guru. 

Kebijakan yang sensitif terhadap konteks semacam ini memungkinkan negara menjalankan perannya secara lebih rasional dan berkelanjutan, yakni memastikan bahwa intervensi gizi benar-benar meningkatkan kesiapan belajar peserta didik, sementara pada saat yang sama kualitas pendidikan dijaga melalui dukungan yang memadai bagi para pendidik. 

Referensi

  1. Bahtilla, Marinette, and Hui Xu. “The Influence of Confucius’s Educational Thoughts on China’s Educational System.” Open Access Library Journal 8 (2021): e7370.
  2. Dewey, John. Experience and Education. New York: Macmillan, 1938.
  3. Hartley and Others v King Edward VI College. [2017] UKSC 39 (UK Supreme Court, 24 May 2017).
  4. Heckman, James J. Giving Kids a Fair Chance: A Strategy That Works. Cambridge, MA: MIT Press, 2013.
  5. Illich, Ivan. Deschooling Society. World Perspectives, vol. 44. New York: Harper & Row, 1971.
  6. Marquez v. Hardin, 339 F. Supp. 1364 (N.D. Cal. Sept. 5, 1969), https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/339/1364/1460645/.
  7. UNESCO Institute for Statistics. Education Expenditure Data: Challenges and Solutions Forward. Paris: UNESCO, 2024.
  8. Weber, Eric Thomas. Rawls, Dewey, and Constructivism: On the Epistemology of Justice. London: Continuum, 2010.
  9. World Food Programme (WFP). State of School Feeding Worldwide 2024. Rome: World Food Programme, 2024.
     
Penulis: Muhammad Afif
Editor: Tim MariNews