Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hakim memegang peran penting sebagai penegak keadilan. Namun, sebagaimana manusia pada umumnya, hakim juga tidak terlepas dari kemungkinan melakukan pelanggaran.
Di sinilah pentingnya mekanisme pengawasan dan sanksi, agar wibawa peradilan tetap terjaga di mata masyarakat.
Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yudikatif tertinggi memiliki kewenangan dalam mengatur dan memastikan perilaku hakim.
Melalui Badan Pengawasan (Bawas), MA berupaya menjaga integritas, profesionalisme, dan independensi para hakim. Hal ini penting, sebab kepercayaan publik terhadap pengadilan sangat bergantung pada kredibilitas hakim yang memutus perkara.
Dasar hukum pengawasan terhadap hakim diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Dalam pasal-pasalnya ditegaskan bahwa hakim wajib menjunjung tinggi kode etik dan pedoman perilaku hakim. Bila ada dugaan pelanggaran, mekanisme pemeriksaan internal akan berjalan, dan sanksi dapat dijatuhkan sesuai tingkat kesalahan, mulai dari teguran hingga pemberhentian tetap.
Namun, pengawasan tidak dimaksudkan untuk mengekang independensi hakim dalam memutus perkara.
Independensi tetap menjadi prinsip utama yang dijaga, sebab tanpa kebebasan, keadilan sulit diwujudkan. Oleh karena itu, keseimbangan antara pengawasan dan independensi harus dijalankan dengan cermat.
Selain itu, pengawasan yang efektif juga memberi manfaat bagi hakim itu sendiri. Dengan adanya evaluasi dan pembinaan, hakim dapat meningkatkan kualitas putusan, memperbaiki kekurangan, serta menjaga diri dari praktik yang dapat mencoreng martabat peradilan.
Dengan begitu, pengawasan bukan sekadar alat sanksi, melainkan juga sarana untuk memperkuat integritas lembaga peradilan.
Ke depan, harapannya MA terus memperkuat peran Badan Pengawasan dengan menerapkan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.
Masyarakat pun perlu dilibatkan dalam memberikan laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran. Langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa hakim benar-benar menjadi teladan dalam menegakkan hukum.
Dengan pengawasan yang tegas namun adil, peradilan akan semakin kokoh sebagai benteng terakhir pencari keadilan. Hakim yang berintegritas bukan hanya melindungi masyarakat, tetapi juga menjaga kehormatan institusi peradilan itu sendiri.
