MariNews - Artikel

Problem terbesar masa transisi bukan kekurangan aturan, melainkan kekeliruan cara mengukur. Dalam praktik, rezim baru memunculkan dua ranah yang sering tertukar.

Pengaturan ini menunjukkan kehati-hatian pembentuk undang-undang. Efisiensi persidangan tetap dijaga, namun substansi fakta tidak boleh diabaikan.

Tulisan ini menelusuri bagaimana praktik gono-gini berkembang dari ‘urf masyarakat menjadi norma hukum yang menjamin kepastian sekaligus membuka ruang keadilan proporsional.

Tulisan ini mengkaji bagaimana prinsip proporsionalitas dapat menjadi instrumen penting bagi hakim dalam menyeimbangkan fleksibilitas hukum dan perlindungan hak anak.

Sebuah putusan adalah kristalisasi intelektual yang lahir dari rahim aksioma hukum, diuji melalui ketajaman rasionalitas legal, dan disucikan oleh etika moral demi menghadirkan keadilan yang substansial.

Artikel ini meluruskan berbagai kesalahpahaman yang berkembang di ruang publik dengan menjelaskan secara proporsional batas antara hukum pidana dan hukum perkawinan dalam sistem hukum Indonesia.

Melalui telaah historis, sosiologis, dan yuridis, penulis mengajak pembaca merefleksikan kembali hakikat keadilan pidana dalam KUHP Nasional yang lebih manusiawi dan berorientasi pemulihan.

KUHAP 2025 mengubah secara signifikan aturan penahanan tersangka. Pembatasan kewenangan aparat menegaskan perlindungan hak asasi dan due process.

Pembuktian sengketa tanah adat Minangkabau menghadapi kerumitan yang serius karena tidak ada bukti tertulis. Hakim dituntut untuk menggali kebenaran adat.

Harmonisasi KUHP Baru dengan UU Perikanan menegaskan bahwa penegakan hukum di laut harus berpijak pada lex specialis. Upaya ini memperkuat efektivitas hukum sekaligus sistem denda yang lebih adaptif demi pemulihan kerugian negara.