MariNews - Artikel

Kemandirian peradilan kini diuji bukan hanya oleh intervensi kekuasaan, melainkan oleh arus informasi dan disinformasi yang bergerak lebih cepat daripada proses hukum itu sendiri.

Shapiro menegaskan, keadilan hanya dapat dipulihkan melalui kehadiran pihak ketiga yang netral, berintegritas, dan berperan sebagai penyeimbang antara kekuasaan dan kepentingan para pihak.

Ia bukan hanya seorang negarawan ulung atau Menteri Keuangan pertama, tetapi juga arsitek intelektual di balik sistem peradilan yang independen.

Di era digital, e-Court dan e-Litigasi membawa kemajuan luar biasa bagi transparansi peradilan, namun juga menimbulkan tantangan baru.

Kekuatan hukum akta perdamaian, jauh melampaui perjanjian biasa di bawah tangan. Wujudnya, perpaduan unik antara kesepakatan kontraktual dan kekuatan putusan yudisial.

KUHP Nasional secara eksplisit memperkenalkan pedoman pemidanaan sebagai salah satu elemen penting dalam menentukan sanksi.

Kedudukan MA sebagai lembaga negara memiliki makna strategis, karena berperan sebagai the highest judicial body atau pengadilan tertinggi

kebijakan promosi dan mutasi digunakan sebagai pedoman untuk memperoleh kesamaan pikir, sikap dan tindakan bagi tim promosi dan mutasi.

Ketiadaan vrijwaring dalam jenis intervensi di Peradilan Tata Usaha Negara juga disebutkan oleh Indroharto yang hanya menyebut jenis tussenkomst dan voeging.

Kewenangan Peradilan Agama dalam menangani Perbankan Syariah diperkuat dengan Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008.