MariNews - Artikel
Hak Akses Jalan Bagi Masyarakat Umum dan Implementasi Fungsi Sosial di Dalamnya
Dengan adanya pengaturan terkait fungsi sosial hak atas tanah, maka hak akses jalan umum, akses jalan air dan lalu lintas umum lainnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk maupun kawasan industri, kompleks pabrik dan lainnya dapat terpenuhi.
Integritas Adalah Prioritas dalam Upaya Pengendalian/Pelaporan Gratifikasi dan Pola Hidup Sederhana oleh Hakim dan Aparatur Pengadilan
Surat Keputusan KaBawas tersebut, dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
Antara Pengawasan dan Peningkatan Kesejahteraan: Komparasi Teoretis terhadap Variabel yang Memengaruhi Hakim
Kesejahteraan yang memadai memungkinkan hakim untuk fokus pada tugasnya tanpa terganggu oleh masalah finansial. Sekaligus meningkatkan status sosial profesi sehingga mendorong rasa bangga dan tanggung jawab profesional.
Forum Deliberatif: Pilar Baru Legitimasi Putusan Pengadilan di Era Pembaruan Peradilan Indonesia
Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip deliberasi demokratis ke dalam fungsi peradilan, pengadilan Indonesia dapat membangun fondasi legitimasi yang lebih kuat dan tahan lama.
Urgensi Undang-Undang Contempt of Court dalam Menjaga Martabat Peradilan
Urgensi dari Undang-Undang CoC tidak hanya terletak pada aspek perlindungan terhadap hakim, melainkan juga menjadi pondasi penting dalam menjaga integritas, independensi, serta kewibawaan peradilan itu sendiri.
Yurisprudensi MA RI: Pembagian Harta Bersama Bagi Suami yang Tidak Cukup Nafkahi Istri
Bilamana terjadi putusnya perkawinan karena perceraian, maka pembagian harta bersama diatur menurut ketentuan hukum agama, hukum adat, dan ketentuan lainnya.
Memperkuat Integritas Peradilan Melalui Peningkatan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
Dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa, Mahkamah Agung terus memperkuat tata kelola kepemimpinan melalui sistem pengawasan dan pembinaan berkelanjutan, serta keterlibatan publik dalam pengawasan moral calon-calon pimpinan pengadilan.
Mafqud: Kekosongan Hukum Positif (Islam) dan Ketidakpastian Hukum
Kekosongan hukum positif Islam tentang mafqud, tentu akan membawa dampak kepada ketidakpastian hukum dalam mengadili perkara permohonan penetapan mafqud.
Strategi dan Tips Bagi Mediator dalam Mencapai Kesepakatan yang Menguntungkan Semua Pihak
Dalam konteks mediasi di pengadilan, peran mediator sangat penting untuk memastikan proses ini berjalan efisien, mengurangi ketegangan, dan menghindari konflik yang lebih panjang.
Memperkuat Integritas dan Kemandirian Badan Peradilan: Integrasi Institusi Peradilan sebagai Objek Vital Nasional
Mahkamah Agung dan pemerintah perlu bersama-sama mendorong langkah penetapan lembaga peradilan sebagai Objek Vital Nasional. Penetapan ini akan memberikan dasar hukum bagi aparat keamanan seperti Polri dan TNI untuk melakukan perlindungan secara lebih maksimal dan berkelanjutan.