MariNews - Artikel

Artikel
Rabu, 15 Oktober 2025 07:30 WIB

Kekosongan Hukum Perlindungan Data Pribadi Anak di Media Sosial dan Urgensi Perma sebagai Instrumen Yudisial

Mahkamah Agung perlu merumuskan Perma baru atau memperluas interpretasi Perma yang ada dengan mengatur kewajiban hakim menjaga kerahasiaan data pribadi anak.

Selasa, 14 Oktober 2025 20:00 WIB

Korupsi dan Mentalitas Neokolonial

Sisi destruktif perilaku koruptif bukan terletak pada nilai nominalnya, tetapi pada dampak regresifnya terhadap pembangunan dan kesempatan untuk maju bagi yang lain.

Selasa, 14 Oktober 2025 17:10 WIB

Menafsirkan Kesederhanaan dalam Gugatan Sederhana

Selain itu, ditegaskan pula bahwa gugatan sederhana tidak dapat diajukan terhadap sengketa kepemilikan tanah.

Selasa, 14 Oktober 2025 15:30 WIB

Feminin dalam Keadilan: Membaca Hukum Lewat Sentuhan Perempuan

Ketika berbicara tentang peran perempuan di Mahkamah Agung, tak mungkin melewatkan nama Sri Widoyati, Hakim Agung perempuan pertama Indonesia.

Selasa, 14 Oktober 2025 15:02 WIB

Memahami Batasan Mediasi Perdata: Gagal, Tidak Berhasil, dan Tidak Dapat Dilaksanakan Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Mediasi adalah langkah wajib dalam proses perkara perdata di pengadilan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (PERMA 1/2016).

Selasa, 14 Oktober 2025 09:44 WIB

Kegunaan Berita Acara Diversi Gagal Pada Penyidikan Dan Penuntutan Sebagai Fondasi Keberhasilan Diversi di Pengadilan

Berita Acara Diversi yang mencatat kegagalan menjadi lebih dari sekadar arsip; wujudnya bertransformasi sebagai dokumen strategis bagi hakim di tingkat pengadilan.

Senin, 13 Oktober 2025 20:00 WIB

Menyusuri Kepercayaan dalam Negara Kleptokratik

Absennya kepercayaan dari masyarakat terhadap otoritas dapat berujung pada kleptopia, sebuah realitas ideologis ketika mencuri uang negara dianggap sebagai sebuah kewajaran.

Senin, 13 Oktober 2025 19:00 WIB

Kontekstualisasi Kekuasaan Kehakiman: Hubungan Cabang Kekuasaan Yudikatif dengan Cabang Kekuasaan Lainnya

Kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan dari apapun merupakan prinsip fundamental yang harus dipegang teguh oleh negara-negara demokratis.

Senin, 13 Oktober 2025 16:10 WIB

Pembatasan Kesempatan Seleksi Calon Hakim Agung: Antisipatif atau Justru Kontraproduktif?

Pelaksanaan seleksi Calon Hakim Agung merupakan amanat konstitusi, di mana Undang-Undang Dasar 1945 memberikan wewenang kepada Komisi Yudisial dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR.

Senin, 13 Oktober 2025 14:55 WIB

Menakar Tantangan Pemulihan Ekologis dan Keadilan Iklim dalam Sengketa Tata Usaha Negara

Karena itu, sengketa lingkungan hidup kerap diajukan ke Peratun untuk mewujudkan keadilan lingkungan (environmental justice).