MariNews - Artikel
Landmark Decision: Barang Sitaan yang Bukan Hasil Tindak Pidana Merupakan Barang Milik Pribadi yang Termasuk dalam Ranah Hukum Perdata
Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP.
Ada yang Istimewa dari Upacara Harkitnas di Pengadilan Negeri Terjauh di Wilayah Sulawesi Tengah
Kabupaten Buol adalah kabupaten yang berjarak 527 kilo meter dari ibu kota propinsi. Dikarenakan medan jalanannya yang berat dan aksesnya yang berkelok-kelok, membuat jarak sejauh itu membutuhkan waktu tempuh hingga 15 jam perjalanan darat.
Urgensi TWAIL dalam Rangka Mengurangi Jumlah Kemiskinan pada Negara Ketiga dalam Perspektif Hukum Internasional
TWAILR adalah upaya sadar untuk terlibat dalam produksi pengetahuan tentang hukum internasional secara strategis untuk membantu menjadikan disiplin ini benar-benar internasional.
Mengenal Tindak Pidana Perpajakan
Peraturan di bidang perpajakan juga mengatur sanksi pidana yang berkarakter administratif, sebagai penegas hukum pajak sebagai hukum publik.
Pengawasan Terbalik untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang
Pengawasan tanpa kualifikasi/pembedaaan antara atasan dan bawahan akan menghapus faksi-faksi perselisihan standar moral dalam berorganisasi sehingga tidak ada lagi protes atau riak-riak yang mempersoalkan sosok pelanggar etikanya.
Sekilas Tentang Hakim Militer di Indonesia
Hakim militer memainkan peran penting dalam menjaga wibawa hukum dan memperkuat supremasi hukum di lingkungan militer.
Intervensi Publik dalam Penjatuhan Putusan dan Upaya Mengatasinya Melalui Pendekatan Hyperrealism
Pendekatan hyperrealism menawarkan kerangka filosofis yang relevan dan aplikatif bagi hakim Indonesia dalam mengatasi tantangan intervensi publik dalam proses penjatuhan putusan.
Landmark Decision: Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tidak Diperbolehkan Duduk di Kursi Pemerintahan
Hakim tidak boleh duduk di atas kursi pemerintahan. Artinya meskipun hakim tidak setuju terhadap kebijaksanaan pemerintah, hakim hanya boieh menguji Keputusan Tata Usaha Negara dari aspek hukumnya saja.
U.S Marshals Pelindung Hakim Amerika bagaimana dengan Hakim Indonesia?
Dengan adanya ketentuan baru dalam UU TNI 2025, Mahkamah Agung memiliki kesempatan untuk meminta penugasan prajurit TNI agar meningkatkan keamanan hakim dan lingkungan peradilan.
Pembaruan Hukum dalam Malpraktik Medis: Perlindungan Tenaga Medis dan Pasien Pasca UU 17 Tahun 2023
Perlindungan terhadap tenaga medis tidak berarti impunitas, melainkan keharusan untuk memastikan, penilaian dilakukan secara profesional dan objektif sebelum masuk ke ranah hukum.