Adji Prakoso
Hakim PN Sampang
Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 hukum dari Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Strata 2 dari Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi. Selain bertugas sebagai Hakim PN Sampang, penulis juga aktif sebagai kontributor daerah MARINews, penulis jurnal ilmiah di berbagai platform dan terlibat penelitian, yang diselenggarakan Pusat Strategi Kebijakan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Penulis juga aktif sebagai pengajar dan narasumber kegiatan ilmiah di berbagai universitas, instansi pemerintah dan organisasi profesi hukum, serta terlibat aktivitas ilmiah lainnya, seperti juri internal moot court (peradilan semu). Sebelum menjadi hakim, penulis memiliki background jurnalistik dan pernah menjadi wartawan, pada salah satu media cetak di Bali.
Belajar dari Runtuhnya Peradaban Dunia Akibat Korupsi
Sekitar abad ke-5, Romawi Barat harus merelakan keperkasaannya dan runtuh karena menjamurnya budaya koruptif di kekaisaran tersebut.
Mengenang Hakim Benjamin Mangkoedilaga, Pengawal Kemerdekaan dan Kedaulatan Pers Indonesia
Setelah mengadili dan memutus perkara gugatan pembredelan Majalah Tempo, yang menjadi oase bagi kemerdekaan dan kedaulatan pers di Indonesia, Benjamin dipromosikan sebagai Hakim Tinggi PTTUN Medan.
Yurisprudensi MA RI: Gugatan Tanah Bersertifikat Tidak Mencantumkan Batas-Batas dalam Gugatan
Tidak diiuraikannya batas-batas tanah, juga menjadi preseden gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena obscuur libel.
Mahkamah Agung RI Usulkan Berbagai Ketentuan Penting dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Living Law
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Living Law tersebut menjelaskan, penanganan tindak pidana adat, diutamakan diselesaikan secara musyawarah oleh Lembaga Masyarakat Adat bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Yurisprudensi MA RI: Gugatan Ganti Rugi Kepada Pelapor Tindak Pidana
Bilmana terdapat gugatan perdata kepada pelapor atau pengadu dugaan tindak pidana, maka gugatannya dapat dinyatakan ditolak.
Catatan Eksekusi Hukuman Mati Dari Era Kolonial Sampai KUHP Baru
Berdasarkan ketentuan Pasal 99 Ayat 1 sampai 3 KUHP baru, eksekusi pidana mati baru dapat dilakukan, setelah penolakan grasi terpidana oleh presiden. Pelaksanaannya tidak dilakukan di hadapan masyarakat secara luas.
Sejarah PN Makassar, Dari Raad Van Justitia Sampai Mengadili Dugaan Pelanggaran HAM Berat
Gedung pengadilan di Indonesia, tidak sedikit dibangun sejak zaman kolonial. Bahkan hingga saat ini, masih aktif dipergunakan sebagai tempat masyarakat mencari keadilan.
Oemar Seno Adji, Ketua MA RI Ke-5 dan Peletak Dasar Kaidah Hukum Pers Indonesia
Dedikasinya untuk masyarakat dan negara, khususnya lewat penegakan hukum dan pengembangan pengetahuan di bidang hukum, membawa namanya diabadikan menjadi nama ruangan di Mahkamah Agung RI dan ruang sidang berbagai pengadilan.
Maria Ulfa Santoso: Perempuan Pertama Peraih Gelar Meester in de Rechten di Indonesia dan Pencetus Awal UU Tenaga Kerja
UU Perburuhan tersebut, dinilai progresif sesuai zamannya dan melindungi hak tenaga kerja dari kesewenangan pemberi kerja.
Mediator Non Hakim, Pimpin Mediasi Perkara Ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta
Mediasi akan berlangsung paling lama 30 hari sejak penetapan perintah mediasi dan sesuai kesepakatan para pihak dapat diperpanjang kembali, maksimal 30 hari lagi.