Pertemuan yang bertempat di Gedung Mahkamah Agung RI itu, membahas beberapa hal penting berkaitan dengan hak rumah negara bagi para hakim di berbagai satuan kerja, yang tersebar seluruh Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1268 KUHPerdata, kewajiban pelaksanaan perjanjian dengan syarat tangguh, tidak menangguhkan perikatan, melainkan hanya menunda pelaksanaannya.

Tujuan utama dari asesmen ini adalah, memastikan masyarakat mendapatkan akses keadilan secara optimal serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Indonesia pernah terasing dalam penyelenggaraan pekan olahraga internasional. Indonesia dihukum oleh IOC (Komite Olimpiade Internasional) dan dicabut keanggotaannya sementara, sehingga tidak dapat mengikuti olimpiade.

Biaya honorarium advokat merupakan tanggung jawab pribadi dari pihak yang menunjuknya sebagai kuasa hukum dalam suatu penyelesaian perkara perdata dan bukanlah tanggung jawab pihak lawannya, meskipun kalah dalam putusan perdata.

Putusan ini menjadi salah satu landmark decision penting dalam praktik hukum pembuktian perkara perdata di Indonesia, mempertegas posisi hukum dari salinan putusan yang telah inkracht sebagai bukti yang sah dan mengikat.

Aliran musik ska ikut berkontribusi dalam perjuangan menghormati dan melindungi hak asasi manusia, khususnya menentang praktek diskriminasi rasial.

Kegiatan wisuda purnabakti para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya H.Charis Mardiyanto, S.H., M.H. Secara seremonial, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya juga mengalungkan bunga bagi para Hakim Tinggi yang diwisuda.

Semoga dapat jadi referensi bagi para hakim dalam mengadili perkara serupa dan menambah pengetahuan pembacanya.

Pada abad 17, perbudakan era kolonial, bukan hanya ditujukan untuk mencari pekerja dengan upah murah, tetapi jadi lambang kedudukan ekonomi dan sosial bagi para pemilik budak.