Ketua MA menyampaikan 14 langkah yang wajib dan dilarang untuk dilakukan (do’s and don’ts) dalam rangka merawat integritas para hakim.

Gebrakan baru, pastinya ditunggu masyarakat dan pemerhati hukum nasional, karena Jakarta merupakan episentrum penyelenggaraan negara, termasuk dalam pelaksanaan bidang kekuasaan kehakiman.

Subjek hukum yang berkeberatan terhadap informasi tidak relevan di bawah kendali penyelenggara sistem elektronik, dapat mengajukan permohonan penghapusan informasi dan/atau dokumen elektronik kepada pengadilan.

Seluruh proses penyelesaian sengketa di NDRC, bersifat rahasia dan para arbiter NDRC, wajib menjaga kerahasiaan mengenai semua fakta yang didapatkan selama pelaksanaan tugas arbiter.

Letaknya yang strategis di pusat Kota Surakarta, semakin meneguhkan kedudukannya sebagai cagar budaya dan bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan negara di Kota Surakarta.

Pidana terhadap pelanggaran karantina kesehatan atau penanggulangan penyebaran kejadian luar biasa kesehatan dan wabah, juga telah terjadi era kolonial Belanda.

Mahkamah Agung RI berupaya untuk menselaraskan keterbukaan informasi dan perlindungan data pribadi di tengah tantangan penyalahgunaan data pribadi warga negara lain untuk tindak pidana.

Hukuman pembuangan atau pengasingan dijatuhkan kepada para tokoh masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap penjajah, baik dilakukan melalui fisik atau intelektualitas.

Pembentukan Mahmilub ditujukan sebagai peradilan khusus di lingkungan peradilan militer yang mengadili perkara dengan cepat.

Seorang penerima kuasa, yang menerima kuasa berdasarkan surat kuasa khusus untuk beracara di pengadilan, kemudian melimpahkan atau mengalihkan kuasanya kepada pihak lain, haruslah dibuat surat kuasa subsitusi. Tidak dapat dibenarkan penerima kuasa, hanya membuat surat pernyataan saja.