Adji Prakoso
Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI
Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 hukum dari Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Strata 2 dari Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi. Selain bertugas sebagai Hakim Yustisial di Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, penulis juga aktif sebagai salah satu Wakil Redaktur Pelaksana MARINews, penulis jurnal ilmiah di berbagai platform dan terlibat penelitian, yang diselenggarakan Pusat Strategi Kebijakan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Penulis juga aktif sebagai pengajar dan narasumber kegiatan ilmiah di berbagai universitas, instansi pemerintah dan organisasi profesi hukum, serta terlibat aktivitas ilmiah lainnya, seperti juri internal moot court (peradilan semu). Sebelum menjadi hakim, penulis memiliki background jurnalistik dan pernah menjadi wartawan, pada salah satu media cetak di Bali.
Yurisprudensi MA RI: Petuk Bukan Tanda Bukti Kepemilikan Atas Tanah
Diperlukan pendaftaran tanah, guna dapatkan sertifikat hak atas tanah dan diakui kekuatan pembuktiannya atas penguasaan atau kepemilikan suatu tanah.
Indische Mijnwet 1899: Legalkan 75 Tahun Pertambangan Swasta dan Cikal Bakal Hukum Pertambangan Nasional
Guna mendukung penghasilan sektor pertambangan, pemerintah kolonial menerbitkan beragam aturan pendukung sektor usaha pertambangan.
Tren Rambut Gondrong: Simbol Perlawanan Perang Vietnam dan Dukungan Hak Asasi Manusia
Tren rambut gondrong bukan sekadar gaya, melainkan pernah menjadi simbol perlawanan terhadap perang, dukungan terhadap hak asasi manusia, dan cita-cita perdamaian.
Ketua MA RI Sambut Kunjungan Resmi Presiden Tribunal de Recurso dan Dubes Timor Leste untuk Tingkatkan Kerja Sama Yudisial
Pertemuan bilateral yang berlangsung di gedung Mahkamah Agung RI pada Jumat (11/7) itu, membicarakan peningkatan pengetahuan hukum antarlembaga peradilan, melalui serangkaian pertukaran informasi dan diskusi intensif penyelenggaraan peradilan.
Sejarah Hukum Penemuan Borgol: Pernah Dibuat dari Plastik dan Digunakan Tawanan Perang
Di akhir abad 17, perusahaan Hiatt Handcuff memproduksi borgol secara massal dan cikal bakal, sebagai borgol modern.
Yurisprudensi MA RI: Benda Hasil Curian Terkualifikasi Cacat Tersembunyi dan Penjual Wajib Ganti Rugi dengan Benda Serupa
Terdapat kewajiban bagi penjual dan pembeli yang diatur ketentuan hukum perdata, seperti penjual berkewajiban menanggung atas cacat tersembunyi atas benda yang dijual.
Bahas Penguatan Layanan dan Cegah Judicial Corruption, PT Surabaya dan PTA Surabaya Gelar Diskusi Intensif
Sinergi antarbadan peradilan, terutama tingkat banding, dapat menguatkan pelaksanaan pengawasan satuan kerja, karena pengadilan tingkat banding memiliki fungsi, sebagai kawal depan Kebijakan Mahkamah Agung RI.
Kilas Balik Decentralisatie Wet 1903: Politik Balas Budi dan Eksistensi Pemerintahan Daerah Era Kolonial Belanda
Desakan dari kaum etis yang gencar disuarakan di seluruh Belanda dan juga di kancah internasional akhirnya membuahkan hasil. Pada 1901, Ratu Wilhelmina dalam pidatonya di hadapan Dewan Belanda secara resmi mengakui adanya "hutang moral" dan "balas budi" terhadap rakyat Hindia Belanda.
Yurisprudensi MA RI: Ganti Rugi Atas Hilangnya Benda dalam Perjanjian Penitipan
Jika benda titipan tersebut hilang atau musnah, maka pemilik berhak menuntut penggantian senilai harga benda yang hilang tersebut.
Cikal Bakal Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia: Dari Rechtschool, Rechtshogeschool, sampai Fakultas Hukum
Pendirian sekolah hukum berasal dari usulan Bupati Serang P.A. Achmad Djajadiningrat, untuk mengisi posisi di Landraad atau Pengadilan Negeri di berbagai kabupaten.