Penunjukan Sobandi berdasarkan Kepres Nomor 114/TPA TAHUN 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juli 2025.

Pengaturan mengenai jabatan hakim masih tidak harmonis, masih tersebar, dan bersifat parsial dalam berbagai peraturan perundang-undangan, serta masih terdapat kekosongan hukum.

Menurut A Muzakkir Aqil, Mahkamah Agung harus diberikan porsi anggaran yang cukup untuk menjamin tegaknya keadilan di negeri ini.

Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial kosong setelah Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,  mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua Mahkamah Agung RI dihadapan presiden pada Oktober 2024.

Pelantikan diakhiri dengan doa bersama dan pemberian ucapan selamat dari seluruh jajaran pegawai, sebagai bentuk dukungan dan harapan agar para hakim baru senantiasa diberikan kekuatan, kebijaksanaan, dan keadilan dalam setiap putusan yang dijatuhkan.

Para hakim yang dilantik dikenal sebagai Hakim Angkatan IX Mahkamah Agung, hasil seleksi Calon Hakim TA 2023.

Ini karena PN Dataran Hunimoa berada pada wilayah yang cukup jauh dari Ibu Kota Provinsi (Ambon) dan terkadang memiliki hambatan terhadap akses lalu lintas seperti jalan hancur, jembatan putus, pohon tumbang.

Para hakim yang baru dilantik, sebelumnya merupakan Analis Perkara Peradilan (Calon Hakim) pada berbagai Pengadilan Negeri Kelas IA dan IB di wilayah Indonesia.

Pelantikan ini menjadi momen penting untuk memperkuat lembaga peradilan dengan kehadiran para "srikandi" baru yang berintegritas.

Sebelum diangkat sebagai hakim, keenamnya merupakan Analis Perkara Peradilan yang telah menempuh Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu selama kurang lebih dua tahun.