Keberhasilan mediasi ini sejalan dengan program Mahkamah Agung RI dan Direktorat Badan Peradilan Umum untuk mendamaikan para pihak berperkara.

Perintah lisan tidak serta merta membebaskan bawahan dari tanggung jawab hukum. Hal ini ditegaskan melalui Putusan Kasasi No. 60 K/MIL/2013, yang menjadi salah satu landmark decision dari Kamar Militer Mahkamah Agung pada 2013.

Eksekusi ini merupakan bentuk nyata pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sebagai wujud supremasi hukum.

Penyatuan Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung bukan hanya soal penyesuaian legal-formal, tetapi juga langkah strategis untuk memperkuat kemandirian peradilan dan menjamin integritas sistem peradilan pajak.

Smart Majelis ini, diharapkan segera diimplementasikan pada pengadilan pilot project, agar dalam waktu tidak lama dapat diterapkan diseluruh pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia.

Biro Hukum dan Humas MA ditunjuk sebagai koordinator utama dalam pelaksanaan pilot project ini, bekerja sama dengan empat lingkungan peradilan dan pengadilan tingkat pertama yang ditunjuk.

Kegiatan pembinaan dan pengawasan yang diselenggarakan oleh Ditjen Badilum ini, merupakan bagian penting dalam pembinaan karier seluruh Hakim Angkatan VIII Mahkamah Agung.

Dalam sistem peradilan Indonesia, advokat merupakan salah satu pilar utama penegak hukum. Berdasarkan prinsip due process of law, peran advokat bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian esensial dalam menjamin hak-hak warga negara, mendampingi pencari keadilan, serta menjaga keseimbangan proses hukum yang adil dan imparsial.

MA berharap, organisasi advokat dapat terus mendorong anggotanya untuk mengambil bagian dalam layanan bantuan hukum, advokasi publik, dan membela hak-hak konstitusional warga negara.

Panitia Munas Peradi SAI 2025 mengundang YM. Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., untuk menghadiri acara munas tersebut dan undangan tersebut diwakili oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr. H. Sobandi, S.H., M.H.