Apabila pemahaman di KUHP lama sebelumnya memberikan penderitaan kepada terpidana serta merendahkan derajatnya, KUHP Nasional lebih humanis, dengan memanusiakan terdakwa atau terpidana.

Bagi PN Bengkayang, ini merupakan tanggung jawab moril dalam menegakkan hukum dengan memberikan keadilan kepada pencari keadilan.

Hakim baru harus bisa cepat langsung menyesuaikan dengan pola kerja dan pola hidup yang sebelumnya dan setelah dilantik dan diangkat sumpahnya.

Hakim dalam menjatuhkan putusan, bukan hanya sekedar menghukum pelaku, namun diberikan kewenangan membebaskan atau melepaskan pelaku kejahatan atau terdakwa.

Mahkamah Agung secara tegas akan menegakkan prinsip “zero tolerance”, yaitu kebijakan tidak ada toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran dan penyimpangan, termasuk terhadap pelayanan transaksional.

Presiden sadar apabila tidak didukung yudikatif yang hebat dan kuat serta berintegritas, maka sangat sulit melaksanakan tugas sebagai presiden dalam melayani rakyat Indonesia.

Presiden merasa terhormat karena telah diundang dalam proses pengukuhan 1451 hakim dan mengucapkan terima kasih atas undangan tersebut.

Pengukuhan hakim cerdas dan berintegritas (Cadas) diharapkan akan meningkatkan performa kinerja Mahkamah Agung dan meningkatkan kinerja yang berintegritas, agar mencapai tujuan dari visi dan misi Mahkamah Agung.

Ketua Mahkamah Agung mengajak kepada seluruh pimpinan pengadilan, untuk meninggalkan legasi yang baik, agar kebaikan itu dikenang dan dicontoh oleh generasi penerus.

Dalam menjatuhkan putusannya, hakim sebaiknya memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga tidak ada kesalahan penafsiran atas ketentuan perundang-undangan.