Pagelaran wayang kulit ini, diikuti oleh seluruh satuan kerja peradilan di Indonesia. Pagelaran seperti ini, telah dilaksanakan selama lima tahun terakhir saat HUT Mahkamah Agung.

Ketua Mahkamah Agung mengajak seluruh insan peradilan agar semuanya menjaga martabat peradilan.

Setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh didasarkan pada aturan yang sudah usang atau tidak berlaku.

Kompetisi ini diharapkan dapat menumbuhkan minat para mahasiswa/i hukum terhadap dunia literasi dan penelitian hukum, serta menambah khasanah keilmuan para mahasiswa/i hukum di Provinsi Riau

Penyelenggaraan ini sebagai refleksi semangat baru, serta bentuk penyegaran simbolik atas tekad untuk terus melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa.

Keberhasilan mediasi ini sejalan dengan program Mahkamah Agung RI dan Direktorat Badan Peradilan Umum untuk mendamaikan para pihak berperkara.

Perintah lisan tidak serta merta membebaskan bawahan dari tanggung jawab hukum. Hal ini ditegaskan melalui Putusan Kasasi No. 60 K/MIL/2013, yang menjadi salah satu landmark decision dari Kamar Militer Mahkamah Agung pada 2013.

Eksekusi ini merupakan bentuk nyata pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sebagai wujud supremasi hukum.

Penyatuan Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung bukan hanya soal penyesuaian legal-formal, tetapi juga langkah strategis untuk memperkuat kemandirian peradilan dan menjamin integritas sistem peradilan pajak.

Smart Majelis ini, diharapkan segera diimplementasikan pada pengadilan pilot project, agar dalam waktu tidak lama dapat diterapkan diseluruh pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia.