Bagian yang paling dinantikan oleh para praktisi hukum dan akademisi dalam laporan tahunan ini adalah bab mengenai Putusan Penting (Landmark Decision)

Ketua MA menyoroti lima pilar fungsi utama lembaga, yakni fungsi peradilan, pengawasan, pemberi nasihat, administrasi, hingga fungsi pengaturan

Ketua MA menyoroti transformasi digital sebagai kunci utama dalam mewujudkan keadilan yang efisien dan ramah lingkungan. Sidang istimewa dengan agenda tunggal ini mengusung tema "Pengadilan Terpercaya, Rakyat Sejahtera".

Dalam uraian putusan, Majelis Hakim menyoroti akar masalah kriminalitas yang dilakukan ketiga terdakwa.

Dua kasus yang disidangkan secara terpisah tersebut melibatkan pencurian hasil bumi berupa kopi dan lada dengan nilai kerugian di bawah ambang batas Rp2.500.000,00.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan sebagai implementasi jaminan kesehatan bagi aparatur peradilan.

Ini adalah momen bersejarah yang membawa angin segar. Namun, di saat yang sama, wujudnya juga membawa ketegangan bagi sistem peradilan.

Permohonan ganti nama, seperti perkara voluntair lainnya, diajukan bukan karena ada sengketa, melainkan semata-mata demi kepentingan pemohon.

Pengadilan Tinggi tidak hanya menunjukkan ketidaksepakatan substantif, tetapi juga secara historis menjadi yang pertama kali menerapkan prinsip anti-SLAPP dalam ranah pidana di Indonesia.