Tingginya tingkat kriminal serta ketidakpercayaan masyarakat pada penegak hukum, akibat ketidakseimbangan sosial, memberikan kesimpulan kepada masyarakat, sudah tidak ada lagi keadilan sosial yang dapat diharapkan dari lembaga negara.

Hakim harus mengajukan pertanyaan yang pada akhirnya menggambarkan rincian atau detail dari peristiwa. Pertanyaan tersebut juga harus imparsial atau jangan sampai menunjukkan keberpihakan terlepas dari sudah terbentuknya pandangan subjektif.

Hakim dalam bersidang sebaiknya menampung pikiran kehati-hatian dan menggunakannya dengan strategi positif untuk menyikapinya agar tidak terbawa kepanikan melainkan justru mengoptimalkan penguasaan persidangan.

Konsep Court Excellence, dengan fokusnya pada optimalisasi layanan dan manajemen peradilan, dapat menjadi sarana efektif untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan Pancasila dalam praktik nyata.

Keadilan negosiasi adalah keadilan yang mendasarkan pada prinsip berorientasi maju-ke-depan melalui kesepakatan dan persamaan persepsi atas peraturan yang mengikat.

Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Roki Panjaitan, S.H, menyampaikan pembinaan di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

Permasalahan judicial corruption terjadi karena tiga hal yang saling berkaitan, antara lain kebutuhan, keserakahan, dan kesempatan.

Tidak adanya pengaturan restitusi dalam tataran undang-undang, menyebabkan masih rancunya praktik permohonan restitusi hingga eksekusi restitusi.

Sebelum melancarkan aksinya, terdakwa berkesempatan pulang terlebih dahulu, mengambil pisau dan pergi ke rumah korban, untuk langsung melakukan penusukan leher korban.

Keberatan nama adalah kepercayaan. Di mana, seseorang menderita sakit, baik dalam bentuk fisik hingga anomali mentalitas yang dipercaya disebabkan pemberian nama yang dipercaya memiliki makna buruk hingga penyandang nama tersebut tidak mampu menanggung doa dari nama tersebut.