Penting dipahami bahwa hakim tidak boleh terpengaruh oleh tekanan publik, apalagi jika itu bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menyelamatkan anak yang tersandung hukum bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi memastikan mereka tidak kehilangan masa depan.

MA perlu terus mengevaluasi pelaksanaan e-court, termasuk membentuk pedoman teknis agar pelaksanaan sidang online tidak merugikan pihak yang lemah secara sosial atau ekonomi.

Krisis kepercayaan bisa menjadi momentum perbaikan. Asalkan seluruh elemen di lembaga peradilan bersatu menjaga marwah institusi, maka kepercayaan publik perlahan akan pulih.

Perempuan yang menjadi hakim menanggung beban ganda. Di satu sisi mereka dituntut profesional seperti rekan laki-laki, namun di sisi lain mereka masih harus membuktikan bahwa putusannya tidak dipengaruhi oleh sentimen personal.

Ke depan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan vonis berat, tetapi juga dengan memperkuat integritas aparat penegak hukum, memperjelas regulasi, dan meningkatkan pengawasan publik.

Mahkamah Agung memiliki peran strategis dalam menjaga independensi itu tetap kokoh, tanpa terpengaruh opini viral.

AI memang bisa membantu meringankan beban administratif, namun sentuhan nurani tetap harus dimiliki oleh para hakim sebagai penjaga keadilan di tengah tantangan era digital.

Meskipun secara hukum pidana perkara terhadap terdakwa yang telah meninggal dunia dinyatakan gugur, langkah-langkah hukum lain tetap bisa dan perlu dilakukan.

Semoga maklumat ini dapat menjadi panduan sekaligus komitmen bersama dalam menjaga marwah peradilan yang bermartabat.