Mahkamah Agung sebagai pilar kekuasaan kehakiman juga berperan penting dalam pengendalian jumlah penghuni lapas.

Mahkamah Agung terus memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin internal, agar setiap pelanggaran dapat ditangani secara tepat dan tidak menimbulkan preseden buruk.

Kebijakan WFA memberikan fleksibilitas tempat dan waktu kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan karakteristik tugas.

Membangun dari awal memang penuh tantangan, namun di situlah peran strategis Ketua PN di wilayah pemekaran benar-benar diuji.

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia, diharapkan dapat memberikan dukungan konkret terhadap implementasi program Zero ODOL yang dicanangkan oleh Polri.

Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dapat menjadi forum yang tepat jika polemik tersebut berkaitan dengan kesalahan dalam penerbitan izin usaha pertambangan oleh pemerintah.

KKB bukanlah kelompok separatis biasa. Mereka menggunakan kekerasan bersenjata yang mengancam keselamatan masyarakat sipil dan aparat keamanan.

Permasalahan seperti ini sejatinya bukan hanya isu administratif, tetapi juga menyangkut hak atas tanah, sumber daya alam, dan identitas kedaerahan.

Kehadiran para hakim yang baru saja dikukuhkan ini diharapkan mampu menjadi lembaran baru di Mahkamah Agung yang akan mewujudkan layanan berkeadilan kepada masyarakat.

Hakim yang menangani perkara anak harus memiliki sertifikat khusus sebagai hakim anak. Sertifikasi ini diberikan setelah melalui pelatihan khusus untuk memastikan bahwa hakim mampu memahami psikologi anak.