Kegiatan FGD ini diselenggarakan dalam rangka menghimpun masukan terkait rencana perubahan regulasi mengenai administrasi pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik di Mahkamah Agung.

Sosialisasi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang layanan peradilan, tetapi juga mempertegas komitmen Pengadilan Negeri Kota Madiun untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Prosesi purnabakti ini bukanlah seremonial biasa, melainkan prosesi yang monumental penanda suksesnya pengabdian seorang hakim dalam mencapai puncak keparipurnaan pengabdian kepada Ibu Pertiwi.

Kodifikasi hukum atas struktur adat sering kali simpang siur dengan hierarki formal dan ekspektasi birokratis.

Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas semua pihak. Mulai dari pengadilan hingga kurir, serta memangkas potensi sengketa akibat masalah pengiriman.

Mediasi di pengadilan masih didominasi mediator berlatar belakang hakim, karena belum ada aturan teknis atau fasilitas yang mendukung keterlibatan dan penguatan mediator nonhakim.

Lembaga peradilan seharusnya menjadi pelindung terakhir bagi kebenaran dan keadilan, tetapi jika terjebak dalam pencitraan, harapan untuk mencapai keadilan sejati menjadi sangat tipis.

Ketua PT Ambon Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H. mengingatkan kembali agar aparatur pengadilan menjaga integritas, kejujuran, dan hidup dengan kesederhanaan.

Pelaksanaan kegiatan ini disambut antusias oleh seluruh pengurus daerah dan pengurus cabang sewilayah DYK Provinsi Maluku.

Sebastian Pompe, seorang peneliti Belanda yang banyak melakukan riset dan menaruh perhatian terhadap peradilan Indonesia, menjelaskan, Soerjadi adalah orang yang tegas menolak Mahkamah Agung RI disusupi oleh pihak-pihak di luar penyelenggara peradilan.